MITRAPOL.com, Tangerang – Perselisihan antarwarga di Tangerang menjadi perhatian setelah muncul pengaduan mengenai dugaan tindakan kekerasan fisik yang disebut melibatkan seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan berinisial atau bernama Qoswara.
Pengaduan tersebut disampaikan seorang warga berinisial D terkait dugaan perlakuan tidak menyenangkan terhadap anggota keluarganya. Salah satu peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan tindakan menjambak rambut terhadap orang tua seorang anak balita.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, S.E., yang mengaku sebagai orang tua dari pemilik balita tersebut, meminta agar persoalan yang dilaporkan keluarganya ditangani secara serius dan objektif.
Andi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan jabatan maupun status sosial.
“Jangan sampai jabatan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Kalau ada dugaan tindakan yang melanggar hukum, harus diperiksa secara objektif. Jangan ada perlakuan khusus hanya karena seseorang memiliki kedudukan di pemerintahan,” tegas Andi. Senin (16/11).
Menurutnya, jabatan publik semestinya disertai tanggung jawab, sikap bijaksana, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Karena itu, ia berharap pengaduan keluarganya tidak berhenti sebagai polemik antarwarga, tetapi memperoleh penanganan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Andi juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan, dengan tetap mengedepankan bukti serta keterangan seluruh pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum mendapat penjelasan mengenai laporan resmi kepada kepolisian, hasil pemeriksaan, maupun tanggapan dari pihak yang disebut dalam pengaduan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Qoswara maupun instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, agar pemberitaan mengenai persoalan ini dapat disajikan secara berimbang.












