Scroll untuk baca artikel
Jakarta

Konflik Antarwarga di Tangerang Memanas, Ketua AJB Minta Dugaan Intimidasi Diklarifikasi

Admin
×

Konflik Antarwarga di Tangerang Memanas, Ketua AJB Minta Dugaan Intimidasi Diklarifikasi

Sebarkan artikel ini
Konflik Antarwarga di Tangerang Memanas, Ketua AJB Minta Dugaan Intimidasi Diklarifikasi
Gambar ilustrasi

MITRAPOL.com, Jakarta – Perselisihan antarwarga di lingkungan permukiman di Tangerang menjadi sorotan setelah muncul pengaduan mengenai dugaan tindakan fisik dan intimidasi yang disebut berawal dari persoalan kebisingan lingkungan.

Persoalan tersebut melibatkan seorang warga berinisial Q, yang oleh pihak pengadu disebut memiliki jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, status jabatan dan keterkaitannya dengan persoalan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak bersangkutan maupun institusi terkait.

Berdasarkan keterangan pihak pengadu, perselisihan bermula dari keberatan terhadap suara tangisan anak balita, aktivitas rumah tangga tetangga, serta keramaian warga di sekitar tempat tinggal.

Pengadu juga menyampaikan dugaan adanya tindakan mendorong pintu besi rumah dan menjambak rambut seorang perempuan yang disebut dilakukan oleh istri Q.

Dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum dan memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan dari pihak berwenang.

Di sisi lain, Q dalam klarifikasinya menyatakan tidak merasa memiliki perselisihan dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan suasana tenang setelah menjalankan pekerjaan dan beristirahat di rumah.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada pihak terkait, Q juga menyampaikan keberatan terhadap kebisingan yang menurutnya berasal dari aktivitas lingkungan sekitar.

Pernyataan Q mengenai status sebagai warga asli dan warga kontrak turut menjadi perhatian pihak pengadu. Namun, konteks lengkap pernyataan tersebut perlu dikonfirmasi secara langsung agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, menyampaikan keberatan atas persoalan yang menurut keterangannya menimpa keluarganya.

Andi menegaskan bahwa jabatan maupun status sosial seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan warga lain. Menurutnya, perselisihan mengenai kenyamanan lingkungan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hukum.

“Jangan karena merasa memiliki jabatan, kemudian merasa bisa bertindak seenaknya terhadap masyarakat. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jabatan bukan alasan untuk mengintimidasi atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas,” tegas Andi.

Ia juga meminta agar dugaan tindakan fisik yang disampaikan keluarganya ditindaklanjuti secara objektif.

“Saya ingin persoalan ini terang benderang. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Andi berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara adil tanpa tekanan terhadap pihak mana pun.

Perselisihan ini menjadi perhatian karena menyangkut hak warga untuk memperoleh ketenangan sekaligus hak masyarakat menjalankan aktivitas rumah tangga secara wajar.

Di satu sisi, setiap warga berhak menyampaikan keberatan apabila merasa terganggu oleh kebisingan. Namun, penyelesaian persoalan tersebut harus tetap menghormati hak orang lain dan dilakukan melalui cara yang sesuai hukum.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari para pihak terkait.

Topik:
Penulis: DesyEditor: Dadang Rachmat