MITRAPOL.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum (DPP LBH) KOWANTARA kembali melayangkan somasi kepada PT Cawang Housing Development terkait belum rampungnya dokumen kepemilikan Unit C1010 Apartemen Menara Cawang, Jakarta Timur, milik Ir. Mukroni.
Somasi kedua tersebut ditempuh untuk meminta kejelasan atas status sertifikat unit yang menurut kuasa hukum telah dibayar lunas sejak 2017.
Ketua LBH KOWANTARA, Muhammad Ruhunussa, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum bagi kliennya. Menurut dia, kewajiban pembayaran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) telah diselesaikan, tetapi dokumen kepemilikan definitif hingga kini belum diterima.
“Kami ingin ada kejelasan dan kepastian hukum bagi klien kami. Kewajiban pembayaran KPA telah diselesaikan sejak 2017, tetapi sampai saat ini dokumen kepemilikan definitif belum diterima. Karena itu, kami meminta pihak pengembang memberikan penjelasan secara resmi dan menyelesaikan kewajibannya,” ujar Ruhunussa, Jumat (20/11/2026).
Somasi kedua itu tertuang dalam surat Nomor 056/LBH-KOWANTARA/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Sebelumnya, LBH KOWANTARA telah mengirimkan somasi pertama melalui surat Nomor 044/LBH-KOWANTARA/X/2026 tertanggal 8 Oktober 2026.
Namun, menurut pihak kuasa hukum, hingga somasi kedua diterbitkan, mereka belum menerima tanggapan resmi dari perusahaan, meskipun tenggat waktu 14 hari kerja yang diberikan melalui somasi pertama telah terlampaui.
Ruhunussa menjelaskan, berdasarkan Surat Keterangan Lunas BTN Cabang Jakarta Harmoni tertanggal 26 April 2022, pembayaran KPA kliennya tercatat telah lunas sejak 6 Oktober 2017.
Sementara itu, dalam surat BTN tertanggal 26 Oktober 2026, disebutkan bahwa pihak bank belum menerima Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) untuk Unit C1010 dari pengembang.
Informasi yang diperoleh BTN dari pihak pengembang menyebutkan bahwa proses yang disebut sebagai balik nama masih berada pada tahap penyelesaian penerbitan Surat Keputusan (SK) Pertelaan.
“Kami juga meminta pengembang menjelaskan secara terbuka bagaimana perkembangan proses penerbitan sertifikat tersebut. Apabila memang masih dalam proses, harus ada penjelasan mengenai tahapan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta target waktu penyelesaiannya,” tegas Ruhunussa.
Melalui somasi kedua tersebut, LBH KOWANTARA meminta PT Cawang Housing Development memberikan klarifikasi mengenai hubungan hukum dengan kliennya, termasuk kedudukan perusahaan sebagai pengembang atau penjual. Kuasa hukum juga meminta salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dokumen transaksi, serta bukti status pembayaran pembelian unit.
Selain itu, pengembang diminta menyampaikan bukti status sertifikat dan Akta Jual Beli (AJB) Unit C1010. Apabila sertifikat telah terbit, perusahaan diminta menjelaskan nomor sertifikat, tanggal penerbitan, nama pemegang hak, status pembebanan, serta perkembangan pendaftaran peralihan hak.
Apabila proses sertifikasi belum selesai, pengembang diminta memberikan penjelasan mengenai tahapan pengurusan tanah bersama, pertelaan, akta pemisahan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan legalitas rumah susun.
LBH KOWANTARA juga meminta agar dokumen yang telah tersedia segera diserahkan kepada klien atau penerima kuasa melalui berita acara. Sementara jika masih terdapat proses yang berjalan, pengembang diminta menyusun rencana penyelesaian tertulis yang memuat tahapan pekerjaan, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.
Dalam somasi kedua tersebut, kuasa hukum memberikan tenggat tambahan selama tujuh hari kerja, terhitung sejak hari kerja berikutnya setelah surat diterima, bagi perusahaan untuk menyampaikan jawaban resmi beserta dokumen pendukung.
Ruhunussa menegaskan, pihaknya masih mengedepankan penyelesaian secara baik-baik melalui komunikasi dan pertemuan dengan pihak terkait. Namun, apabila tidak terdapat tanggapan substantif maupun langkah penyelesaian yang dapat dibuktikan, LBH KOWANTARA akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
“Kami tetap mengedepankan penyelesaian secara persuasif dan membuka ruang dialog dengan pihak pengembang. Namun, klien kami juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas unit yang telah dibayar lunas. Apabila tidak ada penyelesaian, kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, seorang manajer PT Cawang Housing Development bernama Sesil menyampaikan agar konfirmasi lebih lanjut ditujukan kepada pihak lain di perusahaan.
“Untuk hal di atas, Bapak bisa hubungi Pak Ardi,” ujar Sesil saat dikonfirmasi.
Ketika dimintai keterangan mengenai perkembangan pengurusan dokumen kepemilikan Unit C1010, Ardi menyampaikan bahwa proses penerbitan pertelaan masih berlangsung.
“Pertelaan masih proses,” ujar Ardi singkat.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, pihak pengembang belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi, tahapan penyelesaian yang telah dilakukan, maupun target waktu penerbitan pertelaan dan sertifikat kepemilikan Unit C1010.
Redaksi membuka ruang bagi PT Cawang Housing Development untuk memberikan penjelasan lebih lanjut maupun hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini.












