MITRAPOL.ccom, SulSel – Pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Selatan yang adil dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi misi kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi nasional terutama melalui program Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta memajukan potensi ekonomi daerah.
Tidak menutup kemungkinan tantangan yang menghampar upaya tersebut adalah seperti ketimpangan antara kemantapan jalan jalan nasional dengan jalan daerah, dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dalam mencapai target konektivitas, rekomendasi kebijakan difokuskan pada tiga strategis utama yaitu: kolaborasi pendanaan, penerapan mekanisme berbasis kinerja (Performance-Based), serta meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintah daerah. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan jalan, memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Asep Syarip Hidayat, S.T.,M.Eng Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan tugas dan tanggung jawab yang diemban terkait dengan penyelenggaraan jalan Nasional dan tugas tambahan jalan daerah memiliki dampak signifikan dalam memperkuat konektivitas serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden. Percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah menjadi salah satu kebijakan kunci dalam mendukung pencapaian pembangunan, khususnya dalam upaya membangun infrastruktur jalan yang unggul dan merata.
Asep menjelaskan, di tahun 2025 BBPJN Sulsel memperoleh alokasi anggaran sebesar 671 Miliar yang digunakan untuk berbagai pekerjaan startegis, mulai dari preservasi jalan dan jembatan, pelebaran ruas jalan, penanganan longsoran hingga dukungan teknis dan pengawasan mutu proyek.
Dari total anggaran tersebut sebanyak 49 paket. Terdiri dari 40 Pekerjaan fisik dan 9 paket nonfisik, yg telah berkontrak sebesar 40 Paket, terdiri dari fisik dan nonfisik. Yang Proses Tender 6 Paket, dan Belum Lelang 3 Paket. Semua pekerjaan dilakukan dengan dua sistem yaitu sistem tender dan e-katalog. Hingga 23 Juni 2025 progres pekerjaan proyek fisik telah mencapai 25,36%. Sementara progres keuangan masih 21,17 %.
Tahun ini, tantangan besar dalam pembangunan jalan nasional di Sulawesi Selatan datang dari faktor alam. Cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah menyebabkan longsor di beberapa titik. “Sebelumnya kami tidak memprediksi akan terjadi longsor, tetapi kondisi cuaca yang tidak bersahabat tahun ini menyebabkan bencana longsor di beberapa titik di beberapa daerah,” ungkapnya.
Asep menambahkan, longsor yang terjadi mayoritas berada pada akses jalan provinsi, namun tetap menjadi perhatian BBPJN Sulawesi Selatan karena berdampak pada konektivitas masyarakat. Usulan perbaikan telah disampaikan dan pihaknya berharap dapat segera ditindaklanjuti.
“Pentingnya pengawasan mutu dan estetika pekerjaan, mengingat pembangunan jalan nasional bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berdampak pada estetika dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.” tutup Asep.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan memiliki 4 (empat) Satker Fisik yang masing-masing memiliki ruas jalan nasional sebagai berikut :
– Satuan Kerja PJN Wilayah I Sulawesi Selatan menangani ruas sepanjang 679,26 km
– Satuan Kerja PJN Wilayah II Sulawesi Selatan menangani ruas sepanjang 534,95 km
– Satuan Kerja PJN Wilayah III Sulawesi Selatan menangani ruas sepanjang 97,95 km
– Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Sulawesi Selatan menangani ruas sepanjang 102,020 Km
Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan daerah terdapat tantangan-tantangan signifikan yang harus dihadapi, salah satunya adalah disparitas kondisi jalan nasional dan jalan daerah. Jalan daerah mencangkup 95%dari total jaringan jalan di Indonesia, namun tingkat kemantapannya masih jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN). Untuk mencapai konektivitas yang optimal, tidak cukup hanya mempertimbangkan panjang jalan, tetapi kondisi kemantapan jalan juga harus menjadi prioritas utama.
Red
