MITRAPOL.com, Lampung – pendapatan dari pemutihan pajak, khususnya dari kalangan pemerintah, swasta, dan perusahaan besar yang diketahui masih menunggak.
Lebih jauh, ia mendorong Pemprov membangun komunikasi intensif dengan Jasa Raharja Pusat, agar bisa mengikuti langkah Provinsi Banten yang memberikan layanan Jasa Raharja secara gratis.
Tak lupa, Munir juga menyarankan agar pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB dapat dimasukkan dalam perencanaan APBD 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.
“Hal ini penting, mengingat infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam mempermudah mobilitas sosial maupun mobilitas ekonomi serta mendongkrak pariwisata dan lain-lain,” pungkasnya.
