MITRAPOL.com, Pandeglang — Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada November 2025 terus berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah mengimbau penerima untuk rutin mengecek saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, karena pencairan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme perbankan di masing-masing wilayah.
Namun, sejumlah KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang, Banten, mengeluhkan kendala proses pencairan. Mereka mengaku menerima buku tabungan dan kartu ATM, tetapi tidak mendapatkan PIN yang menjadi syarat untuk melakukan transaksi.
“Saya dapat bantuan PKH, buku tabungan ada, ATM juga ada, tapi tidak diberi nomor PIN-nya,” ujar salah satu KPM saat ditemui wartawan di Kantor Bank Mandiri Cabang Labuan, Selasa (11/11/2025).
Ia mengaku tidak bisa mengecek saldo bansos yang diterima karena tidak memiliki PIN ATM. Ia juga harus menempuh perjalanan jauh dari Kecamatan Angsana ke kantor bank.
“Saya sudah jauh-jauh datang ke sini, tapi nomor antreannya sudah habis. Katanya setiap hari hanya 100 orang. Jadi, ya besok harus ke sini lagi,” keluhnya.
Keluhan serupa disampaikan KPM lainnya yang juga mengurus PIN ATM di lokasi yang sama.
Pihak Bank Mandiri Cabang Labuan mengakui adanya situasi tersebut.
“Benar, mereka datang untuk mengurus PIN ATM. Kami terus melayani dan sebagian sudah berhasil melakukan pencairan,” kata Rendy, Kepala Cabang Bank Mandiri Labuan.
Sementara itu, aktivis sosial Yayan Hendiana menilai proses pelayanan tersebut tidak profesional.
“Ada buku tabungan dan ATM, tapi tidak diberikan PIN. Lalu salah siapa? Ini jelas membingungkan masyarakat,” tegas Yayan.
Menurutnya, pembuatan buku tabungan dan ATM dalam program bansos biasanya dilakukan secara kolektif dan jemput bola kepada KPM.
“Kalau PIN tidak diberikan sejak awal, ini bisa menimbulkan dugaan praktik yang tidak transparan. Kami akan melayangkan surat audiensi kepada Bank Mandiri. Jika persoalan tidak diselesaikan, kami siap menggelar aksi,” tegasnya.
Yayan menambahkan bahwa kondisi ini merugikan KPM yang harus bolak-balik ke bank dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit.
“Kasihan masyarakat. Mereka tidak salah. PIN saja tidak diberikan, bagaimana mereka bisa mencairkan? Ini harus diperbaiki,” ujarnya.
