Langsung ke konten
MITRAPOL.com, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure, Rabu (3/12/2025), dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Lampung, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, Kepala OJK Lampung Otto Fitriandy, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, Satgas Pangan, serta TPID kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas instansi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Menurutnya, periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan momentum dengan lonjakan permintaan yang harus diantisipasi secara tepat.
Sepanjang 2025, Pemprov Lampung telah menjalankan sejumlah program pengendalian inflasi, antara lain operasi pasar murah, penguatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah, serta penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah. Di sisi hulu, serapan gabah melalui Bulog terus ditingkatkan untuk menjaga kecukupan stok.
Pemerintah juga memperluas kerja sama antar daerah guna memastikan kelancaran pasokan dan memperbaiki distribusi. Selain itu, perbaikan kualitas infrastruktur jalan serta pengawasan barang kebutuhan pokok dilakukan secara berkala.
Upaya tersebut dinilai efektif. Berdasarkan data November 2025, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,14 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,72 persen.
“Ini bukti bahwa kerja keras sepanjang tahun memberikan hasil yang baik,” ujar Wagub.
Meski demikian, Wagub mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada. Ia menyebut inflasi sebagai “api kecil” yang dapat membesar jika tidak dikendalikan. Karena itu, TPID diminta terus berpegang pada strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menjelang Nataru, Wagub menekankan perlunya peningkatan operasi pasar murah dan distribusi SPHP agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai pasar murah hanya murah di spanduk, tetapi tidak terasa di kantong warga,” tegasnya.
Pemprov bersama Satgas Pangan juga akan memperketat pemantauan harga untuk mencegah penimbunan dan mengantisipasi gangguan distribusi. Wagub menekankan bahwa stok bahan pokok harus beredar di masyarakat, bukan tertahan di gudang-gudang tertentu.
Dalam kesempatan itu, Wagub turut menyoroti pentingnya penguatan pasokan komoditas sensitif seperti cabai, bawang, beras, dan daging ayam. Kenaikan kebutuhan diprediksi meningkat seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan akhir tahun.
Aspek transportasi dan keamanan juga menjadi perhatian. Seluruh moda transportasi darat, laut, dan udara diminta dipastikan kesiapannya menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan Polda Lampung diperkuat guna memastikan distribusi logistik tetap lancar.
Pemprov juga mengantisipasi dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana alam. Perangkat daerah diminta menyiapkan alat berat pada titik rawan longsor dan banjir agar distribusi barang kebutuhan pokok tidak terhambat. Informasi publik akan disampaikan secara transparan melalui Posko Inflasi Digital.
Pada sesi pemaparan, Polda Lampung menjelaskan kesiapan Operasi Lilin Krakatau 2025 yang mengedepankan upaya preventif, preemtif, penegakan hukum, dan publikasi. Sebanyak 47 pos pengamanan, 17 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu disiapkan dengan total 3.259 personel gabungan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto memaparkan rekomendasi quick win pengendalian inflasi, antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah, pemantauan komoditas rawan inflasi seperti cabai dan telur, serta penerapan “Toko Pengendalian Inflasi” di wilayah IHK maupun non-IHK.
BI juga menekankan pentingnya optimalisasi panen padi akhir tahun, peningkatan kualitas jalan kabupaten/kota, serta kecukupan moda transportasi selama Nataru. Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) akan diberdayakan untuk menjaga kelancaran distribusi.
Dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, disampaikan skema pengaturan arus Nataru yang berlangsung 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Dishub memprediksi kenaikan penumpang hingga 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Strategi pengurai kemacetan di Pelabuhan Bakauheni kembali diterapkan, termasuk delaying system di rest area, pembatasan pembelian tiket feri melalui geofencing, dan pengaturan dermaga berdasarkan jenis kendaraan. Pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas juga akan diberlakukan dalam tiga tahap.
Dishub juga mencatat hanya 28 persen dari 1.097 bus di Terminal Rajabasa yang dinyatakan laik jalan berdasarkan rampcheck per Agustus 2025. Sisanya harus diperbaiki atau tidak diperkenankan beroperasi.
Dari Bulog Lampung dilaporkan stok beras mencapai 165.857 ton yang diproyeksikan mencukupi hingga pertengahan 2026. Operasi Pasar, SPHP, dan Gerakan Pasar Murah akan terus diintensifkan bersama pemerintah daerah.
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel turut melaporkan peningkatan konsumsi Avtur hingga 28 persen seiring naiknya mobilitas udara. Stok Avtur dipastikan aman selama 13 hari. Layanan tambahan seperti SPBU modular, motorist BBM, dan kantong SPBU di ruas tol juga disiagakan.
Tren BBM menunjukkan kenaikan konsumsi bensin 1,8 persen, sementara solar diperkirakan turun 4,6 persen akibat pembatasan angkutan barang. Konsumsi LPG naik 1,9 persen dan telah diantisipasi melalui build up stock sejak awal Desember.
Menutup pertemuan, Wagub kembali menekankan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas harga saat Nataru sangat ditentukan oleh kerja sama seluruh pihak.
“Tidak ada yang bisa bekerja sendirian. Kita harus bergerak sebagai satu kesatuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
