MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menargetkan pembangunan 105 unit jembatan gantung pada Tahun Anggaran 2026 yang tersebar di 25 provinsi. Program ini difokuskan untuk meningkatkan konektivitas wilayah perdesaan, khususnya daerah dengan keterbatasan akses akibat kondisi geografis.
Pembangunan dilakukan melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Marga. Sasaran utama program ini adalah wilayah yang terisolasi karena terpisah sungai, jurang, maupun kontur perbukitan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan jembatan gantung menjadi solusi efektif untuk membuka akses masyarakat secara cepat dan efisien.
“Jembatan gantung memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas menjadi lebih mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan akses terhadap layanan publik semakin terbuka,” ujarnya.
Penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui evaluasi teknis dan survei lapangan, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, keterisolasian wilayah, akses transportasi, serta potensi manfaat ekonomi.
Secara teknis, jembatan yang dibangun memiliki bentang rata-rata 40 hingga 120 meter dengan lebar sekitar 1,8 meter. Desain konstruksi disesuaikan dengan kondisi geografis setempat agar tetap kuat, efisien, dan mudah dirawat oleh masyarakat.
Salah satu wilayah dengan alokasi pembangunan cukup besar adalah Jawa Tengah yang akan menerima 16 unit jembatan gantung di sejumlah kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan mampu menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terpisah, sekaligus memperlancar mobilitas dan distribusi hasil produksi lokal.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung ini merupakan bagian dari komitmen pemerataan pembangunan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain sebagai penghubung fisik, jembatan gantung diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal serta memperkuat interaksi sosial masyarakat.
