Dualisme kepemimpinan KADIN Jawa Barat dinilai menghambat program dunia usaha. Pengurus daerah meminta KADIN Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri konflik yang berlarut-larut.
MITRAPOL.com, Bandung – Sejumlah pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kabupaten/kota di Jawa Barat mendesak KADIN Indonesia, khususnya Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, untuk segera menyelesaikan polemik dualisme kepemimpinan KADIN Jawa Barat yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.
Desakan tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Jurnalis Ekonomi Indonesia bertajuk “Mengobrol Bersama” di Bandung, Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang dipandu Koordinator FJE Indonesia, Krista Riyanto, dihadiri wartawan ekonomi serta 16 Ketua KADIN kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Para pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN menilai konflik internal yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu jalannya organisasi, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap iklim investasi dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Ketua KADIN Kabupaten Garut, Rajab Priyadi, mengatakan seluruh pengurus daerah berharap permasalahan tersebut segera diselesaikan melalui langkah yang adil dan dapat diterima semua pihak.
“Kami dari 16 KADIN kabupaten dan kota di Jawa Barat meminta konflik ini segera diselesaikan dengan cara terbaik demi kepentingan organisasi dan dunia usaha,” ujar Rajab.
Menurutnya, keterlibatan langsung Ketua Umum KADIN Indonesia menjadi langkah strategis untuk mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung cukup lama.
Rajab bahkan mengusulkan opsi pelaksanaan kembali Musyawarah Provinsi (Musprov) KADIN Jawa Barat apabila dianggap menjadi solusi terbaik guna menghasilkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi dari seluruh unsur organisasi.
Rajab menilai dampak paling nyata dari konflik tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap organisasi yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
“KADIN memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor usaha. Ketika konflik berlangsung berkepanjangan, berbagai program menjadi tidak berjalan optimal,” katanya.
Ia juga berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat ikut membantu mendorong penyelesaian apabila langkah mediasi dari KADIN Indonesia belum menghasilkan kesepakatan.
Senada dengan itu, Ketua KADIN Karawang, Aris Susanto, mengaku prihatin terhadap kondisi organisasi di provinsi yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tersebut.
“Keberadaan dua kepemimpinan membuat gerak organisasi tidak efektif dan sejumlah program ekonomi menjadi kurang optimal,” ujarnya.
Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah pengurus KADIN dari wilayah Bogor, Sukabumi, dan Indramayu.
Mereka meminta KADIN Indonesia menetapkan status quo terhadap kepengurusan KADIN Jawa Barat hingga terdapat penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum maupun kesepakatan organisasi yang diterima semua pihak.
Saat ini dualisme kepemimpinan KADIN Jawa Barat masih bergulir melalui proses hukum di sejumlah pengadilan.
Konflik tersebut melibatkan dua kubu, yakni kubu Nizar Sungkar dan kubu Almer Faiq Rusydi.
Perselisihan bermula setelah masing-masing pihak mengklaim legitimasi kepemimpinan berdasarkan proses organisasi yang berbeda pada akhir 2025.
Almer Faiq Rusydi terpilih melalui Musyawarah Provinsi di Bogor dan telah dilantik oleh KADIN Indonesia untuk masa bakti 2025–2030. Namun kepengurusan tersebut kemudian digugat oleh kubu Nizar Sungkar yang mengklaim terpilih melalui forum organisasi berbeda di Bandung.
Perkara tersebut kini berproses melalui jalur hukum. Kubu Nizar Sungkar diketahui mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung terkait pengesahan kepengurusan KADIN Jawa Barat. Sementara sejumlah pengurus KADIN daerah juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Para pengurus daerah berharap penyelesaian konflik dapat segera dilakukan agar organisasi kembali fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Jawa Barat.
