MITRAPOL.com | Lhokseumawe – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, siap difungsikan untuk mendukung Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.
Kepastian tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah pada Kamis (30/7/2026).
Menurut Menteri Dody, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Sekolah Rakyat ini sudah siap digunakan. Walaupun masih ada beberapa bangunan pendukung yang dalam tahap penyelesaian, secara keseluruhan fasilitas utama sudah dapat difungsikan,” ujar Dody.
Menteri Dody menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang dengan fasilitas yang setara dengan sekolah berasrama modern. Selain ruang belajar, sekolah ini juga dilengkapi asrama, sarana olahraga, perlengkapan belajar, hingga dukungan teknologi berupa laptop bagi peserta didik.
Ia menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat bukan untuk bersaing dengan sekolah yang sudah ada, melainkan menjadi solusi bagi anak-anak yang terkendala mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
“Sekolah Rakyat bukan untuk menjadi saingan sekolah lain, tetapi menjadi pelengkap agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh pendidikan yang layak karena seluruh layanan diberikan secara gratis,” katanya.
Pemerintah terus memperluas pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Hingga Juli 2026, Kementerian PU telah membangun lima unit Sekolah Rakyat di Provinsi Aceh, dengan target penambahan secara bertahap sesuai arahan Presiden.
“Targetnya, setiap kabupaten dan kota memiliki satu Sekolah Rakyat,” ujar Dody.
Sekolah Rakyat Lhokseumawe dibangun di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, di atas lahan seluas sekitar 8,4 hektare dengan total luas bangunan mencapai 26.376 meter persegi.
Pembangunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh melalui kerja sama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai anggaran Rp262,3 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2025–2026.
Kawasan pendidikan terpadu tersebut mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan asrama, lapangan basket, lapangan minisoccer, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Program ini juga sejalan dengan Visi PU 608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi.
