MITRAPOL.com | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan dampak musim kemarau dan kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 5 Agustus 2026, kementerian telah menangani 492 titik kekeringan, meliputi kawasan pertanian dan permukiman, guna menjaga ketersediaan air bagi masyarakat serta mendukung produktivitas sektor pertanian.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, air merupakan fondasi penting pembangunan sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu.
“Di tengah perubahan iklim dan berbagai tantangan global, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi serta produktivitas pertanian tetap terjaga,” ujar Dody dalam keterangan resminya.
Berdasarkan data Kementerian PU, dari total 492 lokasi yang ditangani, sebanyak 105 lokasi berada di kawasan persawahan dengan cakupan penyelamatan sekitar 22.210 hektare lahan pertanian. Sementara 387 lokasi lainnya merupakan kawasan permukiman yang mendapat layanan air bersih bagi sekitar 155.228 jiwa.
Dari keseluruhan titik tersebut, 442 lokasi telah selesai ditangani, sedangkan 50 lokasi masih dalam proses penanganan.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penanganan terbanyak, yakni 305 lokasi, disusul Sumatra 31 lokasi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara 81 lokasi, Sulawesi 49 lokasi, serta Maluku, Maluku Utara, dan Papua 10 lokasi.
Di sektor pertanian, Kementerian PU melakukan berbagai langkah darurat, antara lain pemompaan air dari sungai ke areal persawahan, normalisasi saluran irigasi, perbaikan jaringan irigasi tersier, pemasangan sandbag, optimalisasi saluran, hingga pemasangan pipa distribusi air.
Sementara di kawasan permukiman, penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor, penyambungan jaringan pipa, serta pemetaan potensi sumber air. Kementerian juga menyiagakan pompa bergerak, armada tangki air, dan balai-balai teknis di berbagai daerah untuk mempercepat respons di lapangan.
Selain langkah darurat, Kementerian PU menerapkan strategi jangka menengah melalui pengelolaan bendungan dan sistem irigasi secara adaptif guna menjaga pasokan air baku, kebutuhan irigasi, dan konsumsi masyarakat selama musim kemarau.
Sebagai bagian dari mitigasi, Kementerian PU juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Salah satunya dilaksanakan di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026 untuk mendukung ketersediaan air di wilayah layanan bendungan.
Kementerian PU menegaskan, penanganan kekeringan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan air nasional sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat.
