MITRAPOL.com, Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan tiga persoalan strategis kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yakni penyelesaian persoalan tanah Blang Padang, keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, dan persoalan bendera Aceh.
Ketiga aspirasi tersebut disampaikan Fadhlullah saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (Forum KKA) periode 2025–2030 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Dalam agenda tersebut, Bima Arya mengukuhkan kepengurusan Forum KKA periode 2025–2030. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antarpemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi pembangunan di Aceh.
Fadhlullah mengatakan tiga persoalan yang disampaikannya kepada pemerintah pusat diharapkan mendapat perhatian dan dukungan Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
“Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh,” kata Fadhlullah.
Selain menyampaikan aspirasi, Fadhlullah mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Forum KKA periode 2025–2030. Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyatukan langkah pembangunan.
Bima Arya menyatakan Kementerian Dalam Negeri akan terus bekerja membantu penyelesaian berbagai persoalan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.
Ia juga menyatakan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan pemimpin serta masyarakat Aceh, termasuk persoalan tanah Blang Padang.
Menurut Bima Arya, Forum KKA memiliki posisi strategis sebagai wadah komunikasi antarpemerintah kabupaten/kota di Aceh. Forum tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun kolaborasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan daerah.
Bima Arya juga mengingatkan pengurus Forum KKA agar menjaga kekompakan internal sebagai fondasi dalam menjalankan organisasi.
“Kekompakan internal menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Ia menilai kesatuan dan kekompakan antarpengurus akan memudahkan Forum KKA menjalankan program serta membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga mengapresiasi ketangguhan masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai musibah, termasuk bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini.
Forum KKA periode 2025–2030 dikomandoi Koordinator Illiza Sa’aduddin Djamal, SE yang juga Wali Kota Banda Aceh.
Posisi Wakil Koordinator I dijabat Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar, Wakil Koordinator II Bupati Bireuen Mukhlis, ST, dan Wakil Koordinator III Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan.
Forum KKA diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat sehingga koordinasi pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
