MITRAPOL.com, Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menjadi sorotan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK).
Pemerintah didorong memperkuat langkah penanganan, termasuk memastikan dukungan anggaran yang memadai untuk mempercepat pemadaman.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan FWK yang digelar di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Diskusi dipandu Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane dan dihadiri sejumlah wartawan senior, editor, serta pemimpin redaksi.
Karhutla tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Jawa Timur.
Dampaknya mencakup gangguan terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, hingga kualitas lingkungan.
Salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah kabut asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Kondisi tersebut sempat memengaruhi operasional penerbangan di Bandara Tjilik Riwut karena jarak pandang menurun.
Dalam kondisi tertentu, penerbangan harus disesuaikan demi memenuhi aspek keselamatan.
Pendiri FWK Hendry Ch. Bangun mengatakan Karhutla menimbulkan dampak yang luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia dan keberlangsungan ekosistem.
“Karhutla di Kalimantan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak kesehatan manusia dan mengakibatkan binatang-binatang yang menjadi kekayaan alam Kalimantan semakin sedikit jumlahnya,” kata Hendry.
Dalam diskusi tersebut, wartawan senior HM Untung Kurniadi menilai penanganan Karhutla masih perlu diperkuat.
Menurut dia, kebakaran yang berlangsung berhari-hari menunjukkan perlunya langkah yang lebih efektif dari pemerintah.
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.
Ia menilai pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani Karhutla, tetapi menghadapi kondisi lapangan yang tidak mudah, terutama pada lahan gambut.
Teguh mencontohkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang menghadapi kendala perubahan arah angin sehingga awan yang telah disiapkan untuk penyemaian dapat bergeser.
“Jadi memang banyak persoalan menangani Karhutla ini. Sangat sulit mengendalikan kebakaran di lahan gambut,” ujar Teguh.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, penilaian terhadap kinerja pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai upaya yang telah dilakukan serta kendala teknis di lapangan.
Di tempat yang sama, Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane juga menilai pemerintah telah memberikan perhatian terhadap penanganan Karhutla.
Raja Pane menyebut koordinasi dan rapat melalui telekonferensi telah beberapa kali dilakukan untuk merespons kondisi di lapangan.
Namun, Raja menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar langkah penanganan dapat berjalan maksimal.
“Presiden punya kewenangan untuk menambah anggaran agar kasus kebakaran bisa segera berakhir,” ujar Raja.
Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Irsyad mendorong agar dukungan anggaran kedaruratan dari pemerintah pusat dapat segera digunakan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan penanganan Karhutla.
Di tengah sorotan tersebut, data Kementerian Kehutanan menunjukkan penanganan Karhutla terus dilakukan.
Sepanjang 2026 tercatat 4.801 operasi penanganan Karhutla dengan luas areal yang ditangani mencapai 38.829,46 hektare.
Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta operasi modifikasi cuaca.
Dukungan operasi udara diperkuat dengan 30 helikopter di Kalimantan dan 22 helikopter di Sumatera.
Data pemerintah juga menunjukkan masih terdapat wilayah dengan kondisi udara yang terdampak asap Karhutla.
Kualitas udara di sejumlah titik pemantauan di Kalimantan dan Sumatera dilaporkan berada pada kategori bervariasi, mulai dari sedang hingga tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan langkah terpadu, mulai dari pemadaman, pencegahan, penegakan hukum, pengendalian di lapangan, hingga dukungan anggaran yang memadai.
FWK berharap penanganan Karhutla dapat terus diperkuat sehingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas transportasi dapat segera diminimalkan.
