Oleh: Rendy Herdiana
Pimpinan Umum Media Seputar Publik dan Kabid Humas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat
MITRAPOL.com, Tangerang, 7 September 2026 – Indonesia kembali dihadapkan pada rangkaian peristiwa kebencanaan yang menggugah perhatian publik. Ketika masyarakat di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berjuang memulihkan diri dari dampak banjir bandang, perhatian kembali tertuju pada gempa di Nusa Tenggara Timur serta aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia.
Rangkaian peristiwa tersebut tentu memiliki penjelasan ilmiah. Gempa bumi, erupsi gunung api, dan banjir merupakan fenomena alam dengan mekanisme dan karakteristik masing-masing.
Karena itu, bencana tidak semestinya serta-merta ditafsirkan sebagai hukuman terhadap pemerintah, pejabat, atau kelompok tertentu.
Namun, penjelasan ilmiah juga tidak berarti manusia kehilangan alasan untuk melakukan introspeksi.
Justru sebaliknya.
Bencana seharusnya menjadi momentum untuk bertanya: sudahkah kita membangun sistem yang mampu melindungi masyarakat dari risiko yang kita ketahui?
Bukan Soal Alam Sedang Marah
Ada kecenderungan sebagian masyarakat memaknai bencana melalui perspektif moral dan spiritual. Pertanyaan mengenai apakah bencana merupakan teguran atau peringatan merupakan bagian dari refleksi personal dan keyakinan masing-masing.
Namun dalam ruang publik, kita perlu berhati-hati.
Tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa suatu bencana merupakan hukuman Tuhan terhadap pemerintahan atau perilaku kelompok tertentu.
Yang dapat kita ukur adalah sesuatu yang lebih konkret: seberapa besar risiko bencana dapat dikurangi, seberapa siap pemerintah dan masyarakat menghadapinya, serta seberapa cepat negara memberikan perlindungan ketika bencana terjadi.
Di titik inilah persoalan bencana berubah menjadi persoalan tata kelola pemerintahan.
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada respons setelah peristiwa terjadi.
Mitigasi harus dimulai jauh sebelum bencana datang.
Pemetaan kawasan rawan bencana, sistem peringatan dini, tata ruang berbasis risiko, pembangunan infrastruktur yang tangguh, perlindungan lingkungan, edukasi kebencanaan, kesiapsiagaan masyarakat, hingga koordinasi pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun ketangguhan nasional.
Negara tidak boleh selalu datang setelah air menerjang, tanah bergerak, atau gunung meletus.
Negara harus hadir ketika tanda-tanda risiko mulai terlihat.
Ketika Bencana Bertemu Persoalan Tata Kelola
Bencana alam memang tidak mengenal pilihan politik.
Banjir tidak bertanya siapa yang memilih pemerintah. Gempa tidak membedakan kelompok sosial. Erupsi gunung api tidak mengenal batas kepentingan politik.
Namun, dampak sebuah bencana dapat diperbesar atau diperkecil oleh keputusan manusia.
Di sinilah pentingnya tata kelola.
Ketika pembangunan dilakukan tanpa memperhitungkan risiko, ketika tata ruang tidak berjalan sebagaimana mestinya, ketika lingkungan kehilangan daya dukung, atau ketika sistem peringatan dan evakuasi tidak berfungsi optimal, masyarakat dapat menjadi lebih rentan.
Dengan kata lain, kita memang tidak dapat menghentikan gempa bumi atau menghentikan gunung api agar tidak erupsi.
Tetapi kita dapat mengurangi jumlah korban, memperkecil kerugian, mempercepat evakuasi, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang layak.
Karena itu, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada,”mengapa bencana terjadi?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apa yang sudah dilakukan sebelum bencana terjadi?”
Dan setelah bencana datang:
Apa yang harus diperbaiki agar dampak serupa tidak kembali menjadi tragedi?”
Bencana dan Persoalan Kepercayaan Publik
Di tengah bencana, masyarakat juga menghadapi persoalan lain: dinamika politik, perdebatan kebijakan publik, pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum yang kadang menimbulkan pertanyaan mengenai rasa keadilan.
Kegelisahan semacam itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi.
Kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai permusuhan. Dalam negara demokratis, kritik merupakan salah satu instrumen kontrol publik terhadap kekuasaan.
Namun, kritik juga harus bertanggung jawab.
Jangan sampai kekecewaan terhadap pemerintah, persoalan korupsi, atau kontroversi kebijakan kemudian digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap bencana merupakan hukuman terhadap penguasa.
Kesimpulan seperti itu tidak menyelesaikan persoalan.
Yang lebih penting adalah memastikan kekuasaan bekerja secara transparan, anggaran dikelola secara akuntabel, hukum ditegakkan secara adil, dan masyarakat memiliki ruang yang sehat untuk menyampaikan kritik.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui klaim bahwa pemerintah selalu benar, tetapi melalui kesediaan pemerintah untuk transparan, mendengar, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Berkali-kali
Ketika bencana terjadi, seharusnya tidak ada sekat politik.
Pemerintah harus hadir. Aparat harus bergerak. Relawan harus membantu. Dunia usaha dapat mengambil bagian. Media harus menyampaikan informasi yang akurat. Dan masyarakat harus memperkuat solidaritas.
Yang tidak boleh terjadi adalah korban bencana kembali menjadi korban akibat persoalan lain.
Mereka tidak boleh menjadi korban untuk kedua kalinya karena bantuan tidak tepat sasaran.
Tidak boleh menjadi korban karena koordinasi antarlembaga lemah.
Tidak boleh menjadi korban karena informasi palsu.
Tidak boleh menjadi korban karena bantuan dipolitisasi.
Dan tidak boleh menjadi korban karena tata kelola penanggulangan bencana tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di sinilah kualitas kepemimpinan benar-benar diuji.
Pemimpin bukan hanya orang yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Pemimpin adalah mereka yang mampu memastikan keputusan tersebut memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.
Mitigasi Harus Menjadi Investasi, Bukan Beban
Paradigma penanggulangan bencana perlu terus bergeser.
Mitigasi jangan dipandang sebagai biaya tambahan yang baru penting ketika bencana terjadi. Mitigasi harus dilihat sebagai investasi untuk menyelamatkan manusia dan mengurangi kerugian yang jauh lebih besar.
Ada beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan.
Setiap pembangunan perlu mempertimbangkan risiko bencana dan daya dukung lingkungan. Infrastruktur yang dibangun hari ini harus mampu menghadapi risiko yang mungkin muncul dalam jangka panjang.
Kedua, memperkuat sistem peringatan dini dan informasi publik.
Informasi mengenai potensi bencana harus disampaikan secara cepat, akurat, mudah dipahami, dan dapat ditindaklanjuti masyarakat.
Ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Dana penanggulangan bencana harus dikelola dengan prinsip keterbukaan, efisiensi, dan pertanggungjawaban sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Keempat, memperkuat penegakan hukum.
Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam tata ruang, perizinan, pengelolaan lingkungan, ataupun penggunaan anggaran, prosesnya harus dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan politik atau opini semata.
Kelima, membuka ruang kritik publik.
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang kebal terhadap kritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu menerima kritik secara dewasa dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
Keenam, membangun kolaborasi.
Penanggulangan bencana bukan pekerjaan pemerintah semata. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
Mungkin Bukan Alam yang Sedang Menegur Kita
Saya tidak ingin mengatakan bahwa alam sedang marah kepada pemerintah.
Saya juga tidak ingin menghakimi bahwa sebuah bencana merupakan hukuman atas perilaku pejabat tertentu.
Kita tidak memiliki kapasitas untuk memastikan kehendak Tuhan hanya berdasarkan sebuah peristiwa alam.
Tetapi kita memiliki kemampuan untuk bercermin.
Mungkin bukan alam yang sedang menegur kita. Mungkin justru kita yang perlu menegur diri sendiri.
Menegur keserakahan.
Menegur kelalaian.
Menegur buruknya tata kelola.
Menegur lemahnya mitigasi.
Menegur kerusakan lingkungan.
Menegur praktik korupsi jika memang terbukti terjadi.
Dan yang paling penting, menegur hilangnya rasa kemanusiaan ketika penderitaan masyarakat hanya dipandang sebagai angka statistik atau momentum politik.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara tidak hanya dapat dilihat dari gedung-gedung tinggi, pertumbuhan ekonomi, panjang jalan yang dibangun, atau besarnya investasi.
Ukuran keberhasilan negara juga terlihat dari seberapa mampu negara melindungi rakyat ketika mereka berada dalam kondisi paling lemah.
Kepemimpinan Akan Selalu Diuji
Kekuasaan akan berganti.
Jabatan akan berakhir.
Konstelasi politik akan berubah.
Tetapi penderitaan rakyat meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang.
Karena itu, jangan menunggu gunung kembali bergemuruh, bumi kembali berguncang, atau air kembali menerjang untuk mulai belajar.
Dengarkan rakyat ketika mereka masih berbicara dengan suara yang tenang.
Bangun mitigasi sebelum bencana.
Perbaiki tata kelola sebelum kesalahan berubah menjadi tragedi.
Tegakkan hukum sebelum kepercayaan publik semakin terkikis.
Dan hadirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga kuat dalam integritas, empati, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah alam sedang marah atau sedang menegur kita.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Sudahkah Indonesia belajar dari setiap bencana yang datang?
Jika jawabannya belum, maka sekarang adalah waktunya untuk berbenah.
Bukan karena alam sedang marah.
Melainkan karena rakyat Indonesia berhak mendapatkan negara yang lebih aman, lebih adil, lebih tangguh, dan lebih bermartabat.
