MITRAPOL.com, Jakarta — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir berdialog dengan sejumlah pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI) dalam diskusi bertajuk “Bicara Polisi, Publik dan Media” di Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Diskusi membahas sejumlah isu terkait perkembangan tugas dan fungsi Polri, perilaku anggota kepolisian di tengah masyarakat, kepercayaan publik, serta hubungan Polri dengan media.
Dalam forum tersebut, Isir menjelaskan bahwa perkembangan tugas kepolisian merupakan konsekuensi dari perubahan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Polri.
“Tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dijelaskan dalam penjelasannya. Tidak ada yang melanggar,” kata Isir.
Isir menegaskan, penugasan anggota Polri pada kementerian maupun instansi lain tetap mengacu pada tugas dan fungsi kepolisian serta permintaan dari instansi terkait.
Pembahasan kemudian mengarah pada citra polisi di tengah masyarakat, termasuk munculnya persepsi mengenai “polisi baik” dan “polisi jahat”.
Isir mengatakan kualitas anggota di lapangan sangat menentukan wajah institusi kepolisian. Karena itu, setiap anggota Polri dituntut menjalankan tugas secara profesional.
“Percayalah, masih banyak polisi baik di republik ini. Polisi yang tidak baik hanya segelintir oknum dan pimpinan berkomitmen untuk menindak oknum,” tegasnya.
Menurut Isir, Polri juga membutuhkan kontrol dari masyarakat dan media sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembenahan institusi.
Ia mengatakan Polri memiliki mekanisme internal untuk memperbaiki kekurangan serta menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Institusi Polri telah teruji memiliki sistem imun untuk memperbaiki dirinya sendiri,” ujar Isir.
Dalam diskusi tersebut, relasi antara Polri, media, dan masyarakat juga menjadi perhatian. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi memiliki kepentingan yang sama dalam menyampaikan dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Perbedaan informasi atau sudut pandang mengenai suatu peristiwa antara aparat, media, dan masyarakat, menurut Isir, dapat terjadi dalam praktik. Karena itu, komunikasi dan kontrol publik dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Diskusi diawali dengan penyerahan buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI karya Jimmy S. Harianto dan H.M.U. Kurniadi. Buku tersebut diserahkan H.M.U. Kurniadi yang juga Ketua Dewan Penasihat FPRMI kepada Irjen Isir.
Selain Isir, forum tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh pers untuk memberikan tanggapan, antara lain Komisioner Dewan Pers periode 2025–2028 Yogi Hadi Ismanto, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 sekaligus Ketua Umum PWI Pusat masa bakti 2023–2025 Hendry Ch Bangun.
Turut hadir wartawan senior sekaligus Pembina FPRMI Nurzaman, Ketua Forum Wartawan Kebangsaan Raja Pane, dan Naek Pangaribuan yang pernah menjadi Koordinator Wartawan Kepolisian periode 2010–2020, serta Dadang Rachmat, Pimpinan Redaksi Mitrapol.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian dan insan media untuk membahas dinamika kepolisian sekaligus memperkuat komunikasi dalam penyampaian informasi kepada publik.
