Nusantara

Pejabat Sulit Ditemui, APH Diminta Periksa Anggaran KPU Kabupaten Sukabumi senilai Rp 249,1 miliar

Admin
×

Pejabat Sulit Ditemui, APH Diminta Periksa Anggaran KPU Kabupaten Sukabumi senilai Rp 249,1 miliar

Sebarkan artikel ini
Pejabat Sulit Ditemui, APH Diminta Periksa Anggaran KPU Kabupaten Sukabumi senilai Rp 249,1 miliar

MITRAPOL.com, Sukabumi Jabar – Dugaan carut-marut dan ketidak profesionalan pejabat KPU Kabupaten Sukabumi kembali mencuat. Tim media telah tiga kali berusaha menemui pejabat KPU untuk mengklarifikasi isu anggaran yang dinilai bombastis, namun hingga kini pihak Sekretaris KPU Sukabumi belum bersedia menemui dengan alasan tidak ada di tempat kerja.

Sebelumnya, awak media telah beberapa kali mendatangi kantor KPU Kabupaten Sukabumi. Namun hanya berhasil bertemu dengan para staf. Pada kunjungan terakhir Senin,13 Januari 2025, tim media kembali datang dan hanya bertemu staf KPU yang menyatakan tidak mengetahui apa pun terkait anggaran yang ingin diklarifikasi.

“Konfirmasi lagi ke yang lain, soalnya saya nggak bisa,” ujar Fauzi Nurdin selaku Kasubbag Umum KPU Kab.Sukabumi saat ditemui oleh awak media, Senin (13/1/2025).

Diduga, sikap enggan dari pihak Sekretaris KPU untuk menemui media berkaitan dengan potensi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana operasional KPU Kabupaten Sukabumi.

Alasan “tidak berada di tempat kerja” yang disampaikan pejabat tersebut justru semakin menimbulkan kecurigaan terkait transparansi dan akuntabilitas di lingkungan KPU Sukabumi.

Adapun total dua anggaran yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sukabumi selama tahun 2024 mencapai Rp 249, 1 miliar.

Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan pertanyaan terkait penggunaannya, mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya dirasa masih kurang.

Sebagai tindak lanjut, awak media berencana berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan anggaran di KPU Kabupaten Sukabumi.

Situasi ini mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publik, terutama di lembaga seperti KPU yang memegang peran krusial dalam demokrasi.

 

Pewarta : Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *