MITRAPOL.com, Garut – Majelis Adat Sunda Jawa Barat (MASDA Jabar) memberikan penjelasan resmi terkait polemik pelaksanaan Kirab Mahkota Binokasih dalam rapat audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Jumat (8/5/2026).
Audiensi tersebut digelar menyusul munculnya sejumlah pertanyaan dan kritik dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Akhir Zaman, terkait prosesi budaya dalam kegiatan Karnaval Mahkota Binokasih yang dinilai menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.
Ketua Umum MASDA Jabar, Abah H. Anton Charliyan, melalui Tim RANCAGE MASDA Jabar Koordinator Kabupaten Garut Oos Supyadin, SE., MM, hadir memenuhi undangan DPRD Garut untuk memberikan penjelasan dari perspektif sejarah, budaya, dan adat Sunda.
Turut hadir dalam audiensi tersebut pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Garut, perwakilan MUI Garut, tokoh pondok pesantren, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Garut, Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian, Dewan Adat, organisasi kemasyarakatan Islam, serta perwakilan Pemuda Akhir Zaman sebagai pihak pemohon audiensi.
Dalam forum tersebut, terdapat dua hal utama yang menjadi sorotan. Pertama, terkait tata cara penghormatan Gubernur Jawa Barat terhadap Kareta Kencana yang membawa Mahkota Binokasih, yang dinilai sebagian pihak berlebihan dan dikhawatirkan menimbulkan tafsir yang bertentangan dengan ajaran agama.
Kedua, mengenai arak-arakan patung berbentuk kepala raksasa dalam kirab budaya yang oleh sebagian pihak dianggap tidak mencerminkan budaya Sunda dan memunculkan persepsi keliru di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, MASDA Jabar menegaskan bahwa Mahkota Binokasih merupakan simbol sejarah penting Kerajaan Sunda Pajajaran yang keberadaannya tercatat secara historis dan hingga kini tersimpan serta terawat di Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang.
Menurut MASDA Jabar, penyelenggaraan Kirab Mahkota Binokasih di Garut memiliki dasar historis karena wilayah Garut memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan sejarah Kerajaan Sunda, termasuk keberadaan Kerajaan Timbanganten yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Pajajaran.
“Kirab ini bukan sekadar seremoni budaya, melainkan bagian dari upaya napak tilas sejarah Sunda agar generasi sekarang memahami akar budaya dan identitas leluhurnya,” ujar perwakilan MASDA Jabar dalam audiensi tersebut.
Terkait sikap penghormatan Gubernur Jawa Barat, MASDA menjelaskan bahwa gestur menyilangkan tangan di dada sambil berdiri maupun duduk merupakan tradisi penghormatan dalam budaya Sunda yang dikenal sebagai “nyuhun ka buhun”, yakni bentuk penghormatan terhadap simbol leluhur dan warisan sejarah.
MASDA menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan ekspresi budaya dan adat, bukan ritual ibadah maupun bentuk penyembahan.
“Penghormatan budaya tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai pelanggaran ajaran agama. Dalam tradisi Sunda, itu adalah bagian dari tata krama penghormatan terhadap simbol sejarah,” tegasnya.
Menanggapi isu arak-arakan patung, MASDA Jabar menilai hal tersebut merupakan bagian dari ekspresi seni dan kearifan lokal yang lazim ditemukan dalam berbagai tradisi Nusantara, seperti Ondel-ondel di Betawi, Sisingaan di Subang, hingga Wayang Golek di Tanah Sunda.
“Patung dalam konteks budaya adalah karya seni, bukan berhala. Selama tidak dijadikan objek sesembahan, maka tidak tepat jika langsung diberi stigma negatif,” jelas MASDA.
Ketua Umum MASDA Jabar Abah H. Anton Charliyan mengapresiasi langkah DPRD Garut yang memilih jalur dialog dalam menyelesaikan polemik tersebut. Menurutnya, persoalan budaya harus dijelaskan melalui edukasi dan narasi yang utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Yang terpenting adalah membangun ruang dialog, bukan saling menyalahkan, apalagi menyebarkan fitnah dan hoaks. Budaya dan agama sejatinya sama-sama mengajarkan nilai kasih sayang, penghormatan, dan kebijaksanaan,” ujar Abah Anton.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat sense of belonging masyarakat terhadap warisan budaya leluhur agar nilai-nilai tradisi tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
Audiensi ditutup dengan kesepahaman bahwa kegiatan adat dan budaya ke depan perlu dilengkapi narasi edukatif agar masyarakat memahami makna filosofis di balik setiap simbol dan prosesi yang ditampilkan.
