MITRAPOL.com, |Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai penanggulangan spionase dan intervensi asing. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik global.
Herindra menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang digelar ASEAN Study Center (ASC) FISIP Universitas Indonesia (UI) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Menurut Herindra, ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu muncul secara terbuka. Aktivitas spionase dan intervensi asing dapat berlangsung di wilayah abu-abu yang tidak selalu mudah dijangkau dengan instrumen hukum konvensional.
“Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra kepada wartawan. Ia menilai gagasan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing perlu dikaji secara komprehensif. Regulasi tersebut, kata Herindra, harus mampu memperkuat keamanan nasional dengan tetap menjamin prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.
Selain regulasi, Herindra menekankan pentingnya penguatan kemampuan kontraintelijen dan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara maupun keselamatan warga negara.
FISIP UI Dorong Kajian Kebijakan
Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menilai tema seminar relevan dengan perkembangan geopolitik dan keamanan global. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi berbasis kajian akademik bagi negara.
“Untuk apa menjadi menara gading kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?” kata Evi. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan pandangan konstruktif dari berbagai perspektif, mulai dari politik, ekonomi, keamanan hingga sosial.
Seminar tersebut dihadiri akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, serta pakar dari dalam dan luar negeri. Sejumlah pembicara yang hadir antara lain Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy.
Melalui forum tersebut, ASC FISIP UI mendorong dialog lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan nasional yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, dan dinamika geopolitik global.
Kebijakan tersebut diharapkan tetap menempatkan kedaulatan, kepentingan nasional, demokrasi, dan perlindungan hak-hak sipil sebagai prinsip yang berjalan beriringan.
