MITRAPOL.com, | Manggarai — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan penanganan fasilitas layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan tingkat kerusakan. Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga diminta tetap memperhatikan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dody saat meninjau sejumlah fasilitas publik dan rumah ibadah yang terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (28/8/2026).
Dalam kunjungannya, Menteri Dody meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan telah didata dan diperiksa sehingga bentuk penanganannya dapat ditentukan berdasarkan hasil asesmen, baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan kembali.
“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di mana pun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Menteri Dody.
Kerusakan Berat Ditangani dengan Pembangunan Kembali
Menteri Dody meminta hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan penanganan setiap bangunan terdampak.
Bangunan yang tingkat kerusakannya masih memungkinkan untuk diperbaiki akan ditangani melalui rehabilitasi. Sementara bangunan yang mengalami kerusakan berat dapat dibangun kembali dengan standar konstruksi yang lebih kuat dan menyesuaikan karakter wilayah yang memiliki risiko gempa.
Pendataan dan pemeriksaan kondisi bangunan terdampak dilakukan Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” ujar Menteri Dody.
Menteri Dody juga menginstruksikan agar penanganan rumah ibadah dilakukan melalui koordinasi dengan pihak yang mengelola dan menggunakan bangunan tersebut.
Untuk Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang telah berdiri sejak 1979, misalnya, koordinasi dilakukan dengan pastor, pengurus paroki, serta Keuskupan Ruteng.
“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” tegasnya.
Hal serupa diterapkan dalam penanganan Masjid Nurul Huda Reo. Koordinasi dengan takmir atau pengurus masjid diperlukan agar pembangunan kembali tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
Dibangun Lebih Tahan Gempa
Menurut Menteri Dody, penerapan kearifan lokal dalam pembangunan kembali fasilitas publik tidak boleh mengurangi standar keselamatan bangunan.
Sebaliknya, bangunan yang diperbaiki maupun dibangun kembali harus diperkuat agar mampu menghadapi potensi gempa di masa mendatang.
“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujarnya.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tahan terhadap risiko bencana.
Selain aspek teknis dan kearifan lokal, Menteri Dody meminta masyarakat sekitar dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelibatan masyarakat dinilai penting agar proses pemulihan tidak menghilangkan sumber mata pencaharian warga.
“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” pungkasnya.
66 Lokasi Telah Diperiksa
Kementerian PU memastikan dukungan terhadap penanganan bangunan layanan publik terdampak gempa akan dilakukan sesuai kewenangan dan hasil asesmen di lapangan.
Hingga 26 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan pemeriksaan cepat terhadap 66 lokasi di tujuh kabupaten terdampak gempa di NTT.
Lokasi tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur.
Dari pemeriksaan tersebut, terdapat 350 bangunan gedung yang telah dilakukan pemeriksaan cepat. Hasilnya, 229 bangunan dinyatakan dapat digunakan kembali, 49 bangunan dapat digunakan secara terbatas, dan 21 bangunan dinyatakan tidak aman untuk digunakan.
Pendataan dan pemeriksaan diprioritaskan pada fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, antara lain rumah sakit dan fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta fasilitas publik lainnya yang terdampak gempa.
Kementerian PU terus melakukan koordinasi dan penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk memastikan fasilitas publik yang terdampak dapat kembali berfungsi dengan aman sekaligus mendukung percepatan pemulihan masyarakat di Pulau Flores.
