MITRAPOL.com, Blora – Nilai anggaran proyek revitalisasi satuan pendidikan Kelompok Bermain (KB) Ashabul Yamin di Dukuh Singget, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dipertanyakan warga setelah muncul perbedaan informasi mengenai besaran anggaran pada proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Pada papan informasi yang terpasang di lokasi proyek, tercantum nilai anggaran sebesar Rp735.846.000.
Namun, pemborong atau mandor proyek, Riyadi, melalui percakapan WhatsApp menyebutkan bahwa nilai anggaran yang seharusnya tercantum adalah Rp836.139.000.
Perbedaan kedua angka tersebut mencapai Rp100.293.000.
Riyadi sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat kesalahan penulisan pada papan informasi proyek dan menyatakan akan segera memperbaikinya.
“Terima kasih ikut mengoreksi anggaran tersebut,” ujar Riyadi melalui pesan percakapan WhatsApp.
Namun, hingga informasi ini disusun, papan proyek dengan nilai Rp735.846.000 tersebut disebut masih terpasang di lokasi.
Selain perbedaan antara papan informasi dan keterangan mandor, beredar pula informasi di tengah masyarakat bahwa anggaran revitalisasi KB Ashabul Yamin mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
Informasi tersebut belum disertai dokumen resmi yang dapat memastikan kebenarannya. Sementara itu, pihak panitia pembangunan disebut membenarkan nilai anggaran yang tercantum pada papan proyek, yakni Rp735.846.000.
Perbedaan informasi itu memunculkan pertanyaan mengenai nilai anggaran yang sebenarnya, pihak yang menetapkan anggaran, serta dasar penggunaan masing-masing nilai tersebut.
Apabila angka Rp1,3 miliar benar, terdapat selisih sekitar Rp564.154.000 dibandingkan nilai yang tercantum pada papan proyek. Namun, angka tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen anggaran dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka.
“Papan informasi itu sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui secara transparan berapa sumber dana dan berapa besar anggaran yang digunakan untuk pembangunan di wilayah kami. Informasi yang tertera harus akurat dan tidak menyesatkan sesuai amanat undang-undang,” ungkapnya.
Transparansi anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan dana negara. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai sumber pembiayaan, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, serta progres pembangunan.
Prinsip keterbukaan informasi publik juga menuntut badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam proyek pengadaan pemerintah, prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban juga menjadi hal yang harus diperhatikan.
Meski demikian, perbedaan angka anggaran tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai penyimpangan atau tindak pidana. Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen resmi, antara lain pagu anggaran, kontrak pekerjaan, rencana anggaran biaya, dokumen pengadaan, serta realisasi pembayaran.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak pemilik kegiatan, panitia pembangunan, instansi teknis, maupun pihak yang berwenang mengenai perbedaan nilai anggaran tersebut.
Warga berharap klarifikasi segera diberikan agar tidak menimbulkan spekulasi serta untuk memastikan pengelolaan dana negara berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
