MITRAPOL.com, Musi Rawas – Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menghadiri pelantikan pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas periode 2026–2031 di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme perusahaan media di tengah perkembangan teknologi digital, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga independensi pers dan fungsi kontrol sosial.
Mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi”, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu mendorong perusahaan media beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa meninggalkan etika dan prinsip jurnalistik.
Dalam kesempatan itu, Ratna Machmud menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Namun, kemitraan pemerintah dan media perlu tetap berlandaskan profesionalisme serta kepentingan publik. Pers tidak hanya menyampaikan informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga memiliki fungsi kontrol sosial yang harus dijalankan secara independen, kritis, objektif, dan berimbang.
Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, mengatakan AMKI dibentuk sebagai wadah bagi perusahaan media untuk memperkuat kebersamaan dan menghadapi tantangan industri pers, khususnya di tengah perkembangan media digital.
Ia menyambut pelantikan pengurus AMKI Musi Rawas sebagai bagian dari penguatan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat solidaritas, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bersaing di era digital.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan insan pers.
Setelah pelantikan, kepengurusan AMKI Musi Rawas periode 2026–2031 dituntut merealisasikan program kerja yang berdampak nyata, mulai dari pelatihan jurnalistik, peningkatan kualitas pemberitaan, pengembangan inovasi digital, hingga penguatan kapasitas perusahaan media.
Keberhasilan organisasi pers tidak cukup diukur dari seremoni pelantikan, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun ekosistem media yang profesional, sehat, dan berdaya saing.
Kemitraan dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak tetap diperlukan. Namun, independensi pers dan keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial harus tetap menjadi prinsip utama dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.
