MITRAPOL.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Agus Syafrudin, menyoroti temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait belanja jasa influencer senilai sekitar Rp14,6 miliar yang dikaitkan dengan PT Rans Animasi Indonesia.
Agus mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara tersebut, terutama di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Agus menilai anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Agus, persoalan tersebut juga perlu mendapat perhatian karena Raffi Ahmad, yang disebut memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut, saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi itu, menurutnya, perlu dikaji dari aspek transparansi dan potensi konflik kepentingan.
“Ini sesuatu yang tidak pantas dan patut menjadi perhatian publik. Meskipun penerima anggaran adalah perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara harus dikedepankan,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan temuan ICW yang dikutip dalam pernyataan tersebut, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Data pengadaan yang dirujuk ICW berasal dari portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Rinciannya, Kemendikbudristek mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024, sedangkan KKP tercatat memiliki tiga paket pengadaan pada periode 2025–2026.
Dalam keterangannya, ICW menyebut pengadaan tersebut mencakup jasa penayangan konten melalui Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, serta keterlibatan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
Terkait hubungan kepemilikan perusahaan, Agus menyoroti struktur saham PT Rans Animasi Indonesia yang, berdasarkan informasi dalam temuan tersebut, mayoritas dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad disebut memiliki saham mayoritas pada perusahaan induk tersebut, sekaligus kepemilikan langsung sebesar 0,9 persen di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.
Agus menegaskan, meskipun kontrak pengadaan dilakukan dengan badan usaha dan bukan secara langsung dengan individu, hubungan kepemilikan serta jabatan publik pihak terkait tetap perlu mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan.
Ia juga menilai belanja negara harus mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pendidikan, pembangunan fasilitas sekolah, beasiswa, dan bantuan sosial.
“Di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, seharusnya setiap rupiah APBN diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengeluaran yang manfaat dan urgensinya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus meminta pejabat publik dan pihak yang memiliki hubungan dengan lingkungan kekuasaan menjaga keteladanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara.
Ia bahkan menyarankan Raffi Ahmad mempertimbangkan pengembalian dana ke kas negara apabila terbukti terdapat dasar hukum dan mekanisme yang memungkinkan pengembalian tersebut.
“Alangkah baiknya Raffi Ahmad mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Saya kira pengembalian uang sebesar itu tidak akan memiskinkan Raffi Ahmad. Justru langkah tersebut akan menjadi contoh baik bagi pejabat publik dan menunjukkan bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pungkas Agus.
Hingga berita ini disusun, pernyataan Agus tersebut merupakan pandangan dan desakan dari Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Penilaian mengenai keabsahan pengadaan, potensi konflik kepentingan, serta tanggung jawab hukum para pihak tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen kontrak, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta klarifikasi pihak-pihak terkait.
