MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain, FWK meminta masyarakat tetap mengawal penuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal yang dinilai menyangkut perlindungan hak privasi dan hak konstitusional warga negara.
Sikap tersebut mengemuka dalam diskusi daring FWK yang diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, dan koordinator FWK dari berbagai daerah, Kamis (12/11/2026).
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, menilai keputusan Gibran untuk mengundurkan diri secara sukarela merupakan langkah yang patut diapresiasi karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Dengan pengunduran diri secara sukarela, Mas Gibran telah menunjukkan kelasnya sebagai patriot yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Raja Pane saat membuka diskusi.
Pengunduran diri tersebut telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026.
Presiden menyatakan menerima keputusan tersebut, sementara MPR menyiapkan proses konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Wartawan senior HMU Kurniadi dalam diskusi itu mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terfokus pada dinamika politik di lingkungan Istana. Menurutnya, penuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal juga harus menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat.
“Ketika publik asyik menyoroti drama Istana mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat,” kata Kurniadi.
Ia menyoroti dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak yang sebelumnya menjadi pembahasan dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai pihak yang memerintahkan, mekanisme penyadapan, sasaran, serta tujuan pengumpulan informasi tersebut.
Kurniadi juga mempertanyakan informasi mengenai sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan. Ia menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam perkembangan terkait kasus tersebut, rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada 12 November 2026 membahas perkembangan penyidikan, termasuk penetapan empat orang tersangka dan dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan.
Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat tersebut juga memaparkan dugaan peran masing-masing tersangka, termasuk dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang menerima hasil penyadapan. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.
Kurniadi menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Menurutnya, pengungkapan pihak yang memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat merupakan bagian penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan.
Ia juga mengingatkan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Kurniadi merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman.
“Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, menyampaikan bahwa FWK mengapresiasi proses pengunduran diri Gibran yang berlangsung tanpa gejolak sosial. Ia berharap perkembangan politik nasional ke depan tidak mengganggu kehidupan masyarakat.
Koordinator FWK Yogyakarta, Sihono, turut menekankan pentingnya rekam jejak calon Wakil Presiden yang nantinya diusulkan Presiden. Menurutnya, calon pengganti harus memiliki kapasitas dan integritas serta mampu bekerja sama dengan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, Kurniadi merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang MPR paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
“FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun, siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah drama Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak,” kata Kurniadi.
Diskusi tersebut turut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, dan pengurus FWK dari berbagai daerah, antara lain Berman Nainggolan, Dadang Rahmat, Juni Soehardjo, Umi Syarifah, Budi Nugraha, Ilham Dhramawan, Rendy Herdiana, Deska Iran Syafara, dan Tatang Suherman.
Dalam diskusi tersebut, FWK menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik individu maupun kelompok. Organisasi itu juga meminta agar proses pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi dan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terus dikawal hingga seluruh fakta terungkap.
FWK mengingatkan bahwa perlindungan hak privasi, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat merupakan hal mendasar yang tidak boleh terabaikan di tengah dinamika politik nasional.
