MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih tangguh.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pelaksana Satgas, Sekretaris Kabinet, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Dody menyatakan bahwa penanganan pascabencana dilakukan sesuai arahan Presiden dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Sektor Air dan Irigasi
Pada sektor air baku dan air bersih, progres penanganan telah mencapai rata-rata 72,7 persen. Dua embung terdampak telah tertangani sepenuhnya, sementara dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak, 153 unit telah kembali fungsional.
Selain itu, 34 dari 209 sumur bor dalam telah ditangani, serta 15 dari 17 sumur bor dangkal telah selesai diperbaiki.
Untuk sektor irigasi, rawa, dan sungai, progres penanganan di tingkat pusat mencapai rata-rata 54,2 persen, sedangkan di tingkat daerah 24,5 persen.
Dari total 38 muara terdampak, progres penanganan rata-rata mencapai 35,5 persen. Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan muara menjadi prioritas utama dalam normalisasi aliran sungai, dengan target penyelesaian paling lambat Oktober 2027.
Konektivitas Jalan dan Jembatan
Pada sektor konektivitas, seluruh ruas jalan dan jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi.
Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 34 jembatan nasional kini telah 100 persen fungsional. Di tingkat daerah, 93 persen ruas jalan dan 87 persen jembatan terdampak juga telah dapat digunakan kembali.
Hunian dan Fasilitas Umum
Di sektor sanitasi dan persampahan, progres penanganan telah mencapai 100 persen, termasuk 15 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdampak.
Sementara itu, pada sektor rumah hunian dan fasilitas umum, progres rata-rata mencapai 66 persen, meningkat 25 persen dibanding akhir Januari 2026. Pembangunan hunian ditargetkan selesai pada 28 Februari 2026 dengan total 1.301 kepala keluarga tertangani di 13 lokasi.
Dukungan Personel dan Padat Karya
Dalam mendukung percepatan pemulihan, Kementerian PU mengerahkan 1.599 personel dan 1.807 unit alat berat.
Program Padat Karya Tunai (PKT) pada 2025 melibatkan 47.510 tenaga kerja, dan pada 2026 direncanakan melibatkan 44.931 tenaga kerja sebagai bagian dari pemulihan berbasis masyarakat.
Komitmen Anggaran Jangka Menengah
Indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana 2025–2029 mencapai Rp73,98 triliun, terdiri atas Rp4,87 triliun untuk tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 18 Tahun 2026 untuk mempercepat penanganan di tiga provinsi terdampak.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy menyatakan Presiden terus memantau perkembangan pemulihan dan meminta pembaruan rutin kepada publik.
Pemerintah optimistis, dengan sinergi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat diselesaikan secara cepat, adaptif, dan berkelanjutan.
