MITRAPOL.com, Aceh Tengah – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung perkembangan penanganan longsoran tebing di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Senin (9/3/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan sebelumnya pada Februari 2026, sekaligus melaksanakan arahan Prabowo Subianto agar penanganan bencana dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, panjang badan jalan yang terdampak longsor kini mencapai sekitar 175 meter. Sebelumnya, longsoran sempat berkembang secara progresif hingga sekitar 4 meter per hari, akibat aliran air yang masuk ke rongga tanah di bawah permukaan.
Menteri Dody menjelaskan, pemerintah saat ini fokus melakukan langkah-langkah teknis untuk menghentikan perkembangan longsoran, terutama dengan mengendalikan aliran air yang menjadi salah satu penyebab utama runtuhan tanah.
“Beberapa pekerjaan sudah dilakukan berdasarkan kajian teknis bersama tim pakar dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Syiah Kuala. Tadi juga ada masukan dari Bupati Bener Meriah yang kami minta tim untuk mengkaji kembali, salah satunya kemungkinan pembangunan embung,” ujar Menteri Dody.
Menurutnya, indikasi awal meluasnya longsoran disebabkan oleh resapan air yang terus mengalir ke rongga tanah sehingga memperbesar lubang di bawah permukaan.
“Awalnya ada resapan air di bawah yang membuat lubang melebar. Bahkan sebelumnya sempat berkembang sampai sekitar empat meter per hari. Sekarang kita lihat sudah jauh berkurang karena saluran yang menuju ke lubang sudah mulai kering,” jelasnya.
Seiring perkembangan longsoran, persimpangan menuju jalur detour pertama telah tergerus sehingga tidak lagi dapat digunakan. Saat ini mobilitas masyarakat dialihkan melalui dua jalur alternatif, yaitu detour kedua sepanjang sekitar 2,2 kilometer dan detour ketiga sepanjang sekitar 5,3 kilometer.
Kedua jalur alternatif tersebut telah dilakukan penanganan sementara berupa perapihan badan jalan serta perkerasan menggunakan material sirtu, sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Untuk memperkuat kajian teknis, Kementerian PU juga melakukan berbagai pengambilan data lapangan, antara lain survei Lidar, pengeboran borelog di dua titik, survei geolistrik pada lima lintasan, georadar, serta pengamatan visual guna memetakan kondisi geologi kawasan secara lebih detail.
Selain itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bersama Satgas Percepatan Penanganan Bencana Alam Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk merelokasi saluran irigasi agar menjauh dari area longsoran.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengamanan kawasan sekaligus mencegah masuknya aliran air ke dalam struktur tanah di lokasi longsor.
Menteri Dody menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan longsoran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada stabilisasi kondisi lereng sebelum melakukan penanganan permanen.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan kondisi di sekitar longsoran benar-benar stabil dan aman. Kita tidak bisa memaksakan pekerjaan di titik lubang kalau masih ada potensi pergerakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah utama yang saat ini dilakukan adalah mengurangi aliran air serta memperkuat lereng, sebelum nantinya dilanjutkan dengan penanganan permanen agar longsoran tidak kembali melebar.
