MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum merespons aspirasi masyarakat terkait kondisi ruas jalan Taan–Bela’–Kopeang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang menjadi perhatian publik.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menginstruksikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan penanganan serta menyusun langkah teknis sesuai kewenangan.
Menurut Menteri Dody, keberadaan ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah tersebut.
“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Kami mengapresiasi aspirasi masyarakat dan telah menginstruksikan BPJN Sulawesi Barat untuk berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil peninjauan, ruas jalan Taan–Bela’–Kopeang sepanjang sekitar 22,9 kilometer merupakan jalan kabupaten yang sebagian besar masih berupa jalan tanah dan belum memadai di sejumlah segmen.
Selain itu, sebagian trase jalan melintasi kawasan hutan, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis dan lingkungan.
Kementerian PU melalui BPJN Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penyusunan perencanaan teknis, termasuk kajian kebutuhan penanganan secara bertahap.
Penanganan ruas jalan ini juga didorong melalui sinergi lintas pemerintah, termasuk kemungkinan dukungan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), dengan tetap memperhatikan kesiapan dokumen teknis, aspek lingkungan, dan tata ruang.
Menteri Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama pada ruas dengan kompleksitas tinggi, harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap langkah dilakukan secara matang, dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan keberlanjutan,” tegasnya.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan konektivitas wilayah melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna mendorong pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
