Oleh: Rafly Kande.
Anggota DPR RI Komisi VI 2019-2024
MITRAPOL.com, Banda Aceh – Polemik investasi di Indonesia sering kali dibingkai secara dangkal: seolah persoalannya hanya sebatas regulasi yang rumit, perizinan yang lambat, atau masyarakat yang dianggap anti-investasi.
Padahal akar persoalannya jauh lebih mendasar, yaitu krisis tata kelola dan hilangnya akal sehat dalam merumuskan arah pembangunan nasional.
Investasi pada hakikatnya merupakan instrumen pembangunan. Ketika investasi masuk ke suatu sektor, ia menggunakan sumber daya, meningkatkan produktivitas, menciptakan output ekonomi bagi perusahaan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan keuntungan bagi pemegang saham, menggerakkan ekonomi lokal, serta menghasilkan royalti, pajak, dan pendapatan negara maupun daerah.
Namun pertanyaan paling mendasar yang jarang dijawab secara jujur adalah: ke mana seluruh pendapatan itu dialokasikan?
Apakah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang layak, pembangunan infrastruktur yang merata, subsidi produktif, atau program pemberdayaan masyarakat?
Realitas di lapangan justru menunjukkan ironi. Pendapatan dari sektor-sektor strategis sering kali dipersepsikan hanya menjadi “kue” yang diperebutkan oleh birokrat dan elite politik.
Sementara masyarakat di sekitar wilayah investasi tetap menghadapi kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kerusakan lingkungan, dan minimnya manfaat langsung dari aktivitas ekonomi besar yang berlangsung di wilayah mereka sendiri.
Akibatnya, rakyat tidak melihat investasi sebagai peluang pembangunan, melainkan sebagai ancaman terhadap ruang hidup mereka. Penolakan terhadap investasi pun menjadi sesuatu yang rasional karena masyarakat merasa hanya menanggung dampak, tanpa pernah menikmati manfaat yang dijanjikan.
Dalam situasi seperti ini, perusahaan kerap menjadi sasaran utama kemarahan publik. Seolah-olah perusahaan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas seluruh persoalan sosial yang terjadi di lapangan.
Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah: di mana negara?
Di mana pemerintah sebagai regulator, pengawas, sekaligus pihak yang menerima manfaat fiskal terbesar dari aktivitas investasi tersebut?
Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat terus berada dalam wilayah abu-abu yang penuh konflik, maka negara harus hadir lebih tegas. Pemerintah harus berani mengambil posisi yang jelas.
Jika perlu, negara harus mampu mengambil alih investasi strategis atas nama kepentingan nasional dengan tanggung jawab penuh, serta memastikan manfaat nyata dirasakan oleh seluruh rakyat.
Akal sehatnya sederhana: investasi harus menciptakan kesejahteraan kolektif, bukan hanya memperkaya segelintir elite.
Investasi tidak boleh hanya menjadi angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, sementara rakyat tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Sudah saatnya menghentikan seluruh drama yang tidak substansial dan kembali menggunakan akal sehat dalam membangun masa depan Indonesia.
