MITRAPOL.com, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Kosgoro (Gema Kosgoro) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan melakukan pergantian tiga pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengiriman karangan bunga sebagai bentuk apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Kosgoro, Agus Syafrudin, menilai keputusan Presiden merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Menurut Agus, ketiga pejabat yang dicopot harus bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi selama implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
“Gema Kosgoro mendukung kebijakan Presiden atas pencopotan ketiga pejabat BGN tersebut. Mereka harus bertanggung jawab atas carut-marut pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang sejatinya merupakan program mulia, namun dalam pelaksanaannya justru tercemar berbagai persoalan,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Agus menilai berbagai polemik yang muncul tidak terlepas dari lemahnya tata kelola dan pengawasan program. Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari perubahan petunjuk teknis yang berulang, dugaan praktik jual beli titik MBG, kasus keracunan makanan, hingga proses pengadaan barang dan jasa yang dinilai belum transparan dan akuntabel.
Selain itu, ia juga menyesalkan minimnya empati terhadap korban kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
“Program ini menggunakan anggaran negara dan menyangkut keselamatan anak-anak Indonesia. Karena itu, setiap kritik dan masukan dari masyarakat seharusnya diterima sebagai bahan evaluasi, bukan direspons secara defensif,” tegasnya.
Gema Kosgoro juga menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Agus menilai seluruh dapur penyedia makanan semestinya sejak awal diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Program yang baik harus didukung standar keamanan pangan yang ketat. Ketiadaan persyaratan tersebut sejak awal dinilai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus keracunan makanan,” katanya.
Di sisi lain, Agus meminta adanya penjelasan terbuka terkait dugaan praktik jual beli titik MBG yang sempat menjadi sorotan publik. Menurutnya, seluruh proses pendaftaran, pembangunan dapur, hingga penetapan lokasi program harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Ia juga mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap berbagai pengadaan di lingkungan BGN yang dinilai memerlukan evaluasi lebih lanjut.
“Semua proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Gema Kosgoro berharap pergantian pejabat di lingkungan BGN dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Program MBG merupakan program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, terbuka terhadap kritik, serta mengutamakan kualitas pelayanan dan keselamatan penerima manfaat,” pungkas Agus.
