MITRAPOL.com, Jakarta — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Desakan tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar FWK di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Para peserta diskusi menilai pembenahan tata kelola program perlu dilakukan guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, mengatakan kasus hukum yang menyeret mantan pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan Program MBG, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan anggaran, penunjukan mitra pelaksana, hingga mekanisme pengawasan.
“Program ini menyangkut kepentingan jutaan anak Indonesia dan menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan akuntabel,” kata Raja Pane.
Menurutnya, langkah perbaikan perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kasus Dugaan Korupsi Jadi Sorotan
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kejaksaan menduga sejumlah yayasan yang seharusnya dipilih melalui mekanisme transparan justru digunakan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Perlu Penguatan Tata Kelola
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menilai kasus tersebut harus menjadi titik evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan arah pengelolaan Program MBG ke depan.
Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari penguatan tata kelola, sistem pengawasan, serta penempatan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi.
“Perbaikan tata kelola menjadi penting agar tujuan utama program benar-benar tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, wartawan senior AR Loebis menilai pergantian kepemimpinan di BGN merupakan langkah positif, namun harus diikuti dengan pembenahan konkret di tingkat pelaksanaan program.
“Pergantian pimpinan harus menjadi awal perbaikan sistem agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Wartawan senior Sarwani menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Program MBG, terutama terkait data penerima manfaat, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program di lapangan.
“Data harus terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga publik dapat ikut mengawasi,” ujarnya.
Sementara itu, wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar setiap lembaga yang terlibat dalam program memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas guna memperkuat sistem pengawasan.
Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pemerintah pada Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Program tersebut menjadi salah satu agenda strategis nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026.
Dengan besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat, berbagai pihak menilai penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
