Scroll untuk baca artikel
Jakarta

Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka, FWK Soroti Keresahan Publik Minta Pemerintah Lebih Peka

Admin
×

Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka, FWK Soroti Keresahan Publik Minta Pemerintah Lebih Peka

Sebarkan artikel ini
Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka
Diskusi Mingguan FWK, Rabu (12/8/2026)

MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menggelar diskusi kebangsaan dalam rangka refleksi 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Forum tersebut menyoroti berbagai persoalan kebangsaan sekaligus mendorong pemerintah agar lebih peka terhadap keresahan masyarakat. Rabu (12/8/2026).

Diskusi yang dihadiri sejumlah wartawan senior dan tokoh pers itu membahas arah masa depan Indonesia, mulai dari kondisi sosial-ekonomi, penegakan hukum, hingga pelaksanaan sejumlah program pemerintah.

A.R. Loebis mengatakan momentum 81 tahun kemerdekaan perlu dimanfaatkan untuk kembali menggali pemikiran para pendiri bangsa sekaligus memperkuat nasionalisme, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurutnya, FWK tidak diarahkan untuk membahas kepentingan figur atau kelompok tertentu, melainkan menjadi ruang untuk mendiskusikan persoalan dan masa depan bangsa secara kritis.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun, menyampaikan kritik terhadap kualitas pembantu presiden. Ia menilai pengalaman dan kapasitas dalam menjalankan tugas kenegaraan menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah tidak sekadar berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek.

Menurut Hendry, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jika keresahan publik tidak direspons secara tepat, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mendorong meningkatnya apatisme masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam diskusi tersebut, peserta juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, penurunan daya beli, serta kenaikan harga kebutuhan pokok.

Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) turut menjadi bahan pembahasan, terutama dari sisi implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Persoalan penegakan hukum juga mendapat sorotan. Peserta mengingatkan pentingnya memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak menimbulkan persepsi adanya perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dan kelompok yang memiliki kekuatan atau pengaruh.

Para peserta menilai, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara politik. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, serta kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Karena itu, refleksi 81 tahun Indonesia merdeka dinilai perlu menjadi momentum evaluasi bersama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk memperkuat kualitas demokrasi dan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

FWK menegaskan pentingnya ruang dialog yang kritis, terbuka, dan konstruktif agar berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat disampaikan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara negara.

Diskusi tersebut dihadiri Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Irsyad, mantan Sekretaris Redaksi Kompas M. Nasir, wartawan senior Budi Nugraha, Tatang Suherman, Sigit Setiono, Herwan Pebriansyah, Rudi Sitompul, Elwan Charisma, Fajar Ridwan Rahmat, Junie Rakhmat, Mukhsin, serta sejumlah wartawan lainnya.