MITRAPOL.com, | Medan– Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menegaskan peran strategis fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik.
Penegasan itu disampaikan Whisnu saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelkam Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Catur Prasetya Lantai IV Polda Sumut, Rabu (12/8/2026).
Whisnu mengatakan, karakteristik Sumatera Utara yang memiliki wilayah luas, masyarakat heterogen, aktivitas ekonomi tinggi, serta berbagai objek vital membuat potensi gangguan kamtibmas cukup kompleks.
Menurutnya, gangguan keamanan umumnya tidak muncul secara tiba-tiba. Berbagai peristiwa biasanya diawali gejala, indikator, isu, jaringan, hingga momentum yang dapat dikenali dan dipetakan.
“Deteksi dini, pemetaan kerawanan dan penggalangan menjadi kunci dalam menjaga kamtibmas dan mencegah suatu dinamika berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” ujar Whisnu.
Belajar dari Dinamika Unjuk Rasa
Kapolda mencontohkan aksi unjuk rasa di Kota Medan pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, perkembangan isu yang awalnya muncul di ruang digital kemudian bergeser ke ruang publik dan berkembang menjadi mobilisasi massa.
Pengalaman tersebut, kata Whisnu, menjadi pembelajaran penting bagi jajaran Intelkam untuk meningkatkan kemampuan membaca perkembangan situasi sejak dini.
Ia menyebut Polda Sumut mampu menjaga situasi tetap terkendali dan termasuk salah satu dari tujuh Polda yang mengalami dampak kerusuhan relatif minim dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.
Selain aspek sosial, Whisnu meminta Intelkam mencermati perkembangan ekonomi. Salah satunya inflasi Sumatera Utara yang pada Juni 2026 tercatat 4,79 persen.
Ketersediaan dan distribusi bahan pokok, konflik agraria, sengketa sumber daya alam, peredaran narkoba, penyakit masyarakat, hingga perkembangan opini publik juga diminta menjadi bagian dari pemetaan kerawanan.
“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Intelijen Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program pemerintah,” katanya.
Intelkam Diminta Waspadai Momentum Strategis
Memasuki periode Agustus hingga Oktober 2026, Kapolda meminta jajaran Intelkam meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah momentum nasional dan isu strategis.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus menjadi salah satu perhatian, terutama karena berdekatan dengan momentum satu tahun aksi unjuk rasa pada Agustus 2025.
Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 juga diminta dicermati karena berpotensi menjadi ruang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.
Di tingkat daerah, jajaran Intelkam diminta memantau ketersediaan dan distribusi BBM, perkembangan harga kebutuhan pokok, serta dinamika opini publik terhadap Polri.
Whisnu kemudian menekankan pentingnya penguatan deteksi dini, prediksi situasi, pemetaan isu, aktor dan jaringan, serta mitigasi secara cepat dan terukur.
Kualitas produk intelijen juga harus ditingkatkan. Setiap informasi yang disampaikan kepada pimpinan, menurutnya, harus cepat, akurat, objektif, serta dilengkapi analisis dan rekomendasi yang tajam.
“Dukung, amankan dan sukseskan program prioritas pemerintah tahun 2026, sekaligus jaga kepercayaan publik terhadap Polri melalui penanganan setiap isu secara profesional, transparan dan terukur,” tegas Whisnu.
Rakernis Fungsi Intelkam Polri TA 2026 mengusung tema “Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.”
