MITRAPOL.com, Parigi Moutong – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak menangani dampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sejak 27 Agustus 2026.
Penanganan difokuskan pada pemulihan konektivitas jalan, penanganan titik longsor, normalisasi sungai, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Banjir dan longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah Parigi Moutong.
Berdasarkan data Pos Curah Hujan Toboli, curah hujan tercatat mencapai 96,9 milimeter per hari pada 25 Agustus 2026. Sementara Pos Curah Hujan Donggulu mencatat 51,8 milimeter per hari pada 27 Agustus 2026.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sungai meluap dan menggenangi permukiman serta akses jalan masyarakat.
Pada ruas Sinei-Ampibabo, Kecamatan Kasimbar, banjir dan longsor terjadi di enam titik, yakni STA 14+050, STA 28+600, STA 30+200, STA 30+300, STA 31+300, dan STA 31+500.
Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah melakukan penanganan pada titik-titik terdampak tersebut.
Hingga 28 Agustus 2026, seluruh titik dilaporkan telah dapat dilewati kembali sehingga konektivitas masyarakat dan lalu lintas pada ruas tersebut berangsur pulih.
Penanganan juga dilakukan terhadap Jembatan Peningka yang sebelumnya mengalami kerusakan hingga menyebabkan akses terputus.
Pada 29 Agustus 2026, Kementerian PU memasang jembatan sementara atau Jembatan Bailey tipe double panel sepanjang 15 meter.
Pemasangan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan lantai jembatan dan penimbunan oprit.
Seluruh rangkaian penanganan tersebut telah selesai sehingga Jembatan Peningka kembali berfungsi dan lalu lintas dapat kembali berjalan normal.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah.
Menurutnya, kecepatan respons diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar dalam kondisi pascabencana.
“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait agar penanganan berjalan cepat,” kata Dody. Selasa (1/9/2026)
Selain memulihkan konektivitas jalan, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu juga menangani sungai yang terdampak banjir di Kecamatan Kasimbar.
Normalisasi dilakukan pada Sungai Donggulu dan Sungai Suranga yang berada di wilayah Desa Labuan Donggulu, Laemanta, Laemanta Utara, dan Peningka.
Kedua sungai tersebut merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Donggulu dan Suranga pada Wilayah Sungai Parigi-Poso yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Tim Satgas Bencana BWS Sulawesi III Palu telah melakukan survei dan asesmen untuk mengetahui kondisi infrastruktur serta sungai yang terdampak.
Normalisasi sungai dilakukan menggunakan excavator untuk membantu meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi potensi genangan.
Selain itu, Kementerian PU menyiagakan trailer, pompa, serta bahan banjiran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Kementerian PU juga memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara.
Meskipun banjir telah surut dan arus lalu lintas kembali normal hingga 29 Agustus 2026, layanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) belum kembali normal akibat kerusakan jaringan pipa yang terdampak banjir.
Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Tengah kemudian mengirimkan dua unit Mobil Tangki Air (MTA) untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Sebanyak 16.000 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak pada Sabtu (29/8/2026).
Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan Kementerian PU selama masa tanggap dan pemulihan pascabencana.
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah daerah, serta pemerintah desa untuk memastikan penanganan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kasimbar mulai 29 Agustus hingga 11 September 2026.
Penanganan infrastruktur, normalisasi sungai, serta dukungan air bersih diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat dan menjaga akses layanan dasar selama masa tanggap darurat.
