MITRAPOL.com, Nagekeo — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa konektivitas jalan nasional di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), berangsur pulih pasca gempa bumi Magnitudo 7,7.
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo di Posko Penanganan Bencana Alam Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).
Dody mengatakan, pemulihan akses jalan ini menjadi prioritas Kementerian PU sejak hari pertama pascagempa, sejumlah ruas jalan nasional yang sempat tertutup longsoran telah kembali dibuka untuk menjaga mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.
“Fokus utamanya adalah jalan. Mulai hari pertama, sesuai dengan bimbingan Kepala BNPB, kami buka semua jalan nasional,” kata Dody.
Menurut Dody, sebagian besar gangguan akses disebabkan material longsor akibat guncangan gempa. Mengingat potensi gempa susulan masih ada, Kementerian PU menyiagakan alat berat, termasuk excavator, di sejumlah titik yang dipetakan rawan longsor.
Selain menangani sejumlah ruas jalan, Kementerian PU juga menangani sejumlah jembatan terdampak gempa, termasuk Jembatan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai.
Jembatan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Pelabuhan Reo dengan sejumlah wilayah di Manggarai sekaligus menjadi jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Dody mengatakan jembatan tersebut menjadi prioritas karena berperan dalam kelancaran distribusi BBM.
“Kita kerja siang-malam. Hari kedua, Alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional,” ujarnya.
Jembatan Wae Pesi kini dapat dilalui secara terbatas dengan sistem satu per satu. Kementerian PU juga telah melakukan pengujian menggunakan truk BBM dengan muatan hingga 20 ton dan memastikan jembatan masih dapat dilalui.
Selain konektivitas, Kementerian PU menangani gangguan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah wilayah terdampak.
Longsoran menyebabkan perubahan kondisi beberapa sumber air sehingga diperlukan verifikasi dan perbaikan secara bertahap.
Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, pemerintah menyalurkan hidran umum, mobil tangki air, dan toilet portabel.
Pulau Palue menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena keterbatasan infrastruktur dan sumber air bersih.
Dody mengatakan, sebanyak 10 titik longsoran yang sebelumnya menutup akses di Palue telah berhasil dibuka setelah Kementerian PU mengirimkan dua alat berat.
Namun, proses mobilisasi peralatan menghadapi kendala karena keterbatasan transportasi kapal feri menuju pulau tersebut.
“Dari 10 longsoran, Alhamdulillah, sudah kita buka semua,” kata Dody.
Selain penanganan darurat, Kementerian PU berencana melakukan preservasi terhadap sejumlah ruas jalan di Palue yang dinilai sudah lama tidak mendapatkan penanganan.
Pemerintah juga akan memperbaiki sejumlah bak penampungan air hujan yang mengalami kebocoran akibat gempa agar kembali dan berfungsi sehingga dapat digunakan saat musim hujan.
Untuk mengatasi persoalan air bersih, Kementerian PU berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjajaki penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar.
Langkah tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang bagi masyarakat Palue yang menghadapi keterbatasan sumber air.
“Di samping jalan yang memang sudah lama tidak dipreservasi, kita akan preservasi juga. Kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pun kita tinggalkan,” tegas Dody.
Pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan layanan air bersih tersebut menjadi bagian dari penanganan pascagempa untuk memastikan akses masyarakat dan distribusi kebutuhan dasar di wilayah terdampak kembali berjalan.
