MITRAPOL.com, Jakarta – Reformasi birokrasi dan transformasi Kepolisian menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Bedah Buku Ide-Ide Reformasi Birokrasi yang digelar Pusat Studi Ilmu Kepolisian bersama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang diikuti secara luring oleh perwakilan Sepolwan, mahasiswa S2 MIK Angkatan 16, serta mahasiswa S1 Polwan Angkatan 1 Tahun 2025 ini menghadirkan Komjen Pol. Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Rahardjo.
Sementara Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si., dan Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si., menjadi narasumber.
Dalam pembahasan, para narasumber menyoroti pentingnya sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem merit, pendidikan, teknologi, serta perubahan kultur organisasi dalam mendukung reformasi Polri.
Komjen Pol. Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana mengatakan reformasi birokrasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan menghasilkan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan.
“Mahasiswa maupun pemimpin harus mampu menjadi pemikir kritis, menghasilkan gagasan, mencari solusi, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kepemimpinan juga harus dibangun berdasarkan kompetensi, pengetahuan, pengalaman dan kemauan untuk terus belajar,” ungkapnya.
Chrysnanda menegaskan Polri sebagai alat negara harus menjalankan tugas secara profesional dan independen dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Menurutnya, pembenahan birokrasi Kepolisian juga perlu mencakup administrasi, pembagian tugas, pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola organisasi agar birokrasi tidak menjadi hambatan dalam pelayanan publik.
“Polisi bukan hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan. Dalam menjalankan diskresi maupun restorative justice, harus tetap mengedepankan hukum, keadilan, kemanusiaan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan harus dijalankan berdasarkan tanggung jawab moral, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Dr. Vita Mayastinasari menjelaskan buku Ide-Ide Reformasi Birokrasi menghimpun pemikiran dan pengalaman praktisi senior mengenai Kepolisian, termasuk tantangan reformasi, perkembangan teknologi, kejahatan siber, kriminalitas, penanganan krisis, serta dinamika pelaksanaan tugas anggota Polri.
Sementara Dr. Yopik Gani menyampaikan bahwa reformasi Polri perlu dilakukan secara menyeluruh melalui aspek struktural, instrumental, dan kultural.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan Smart Policing yang mengintegrasikan personel, teknologi, dan masyarakat.
“Teknologi merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian, namun tidak boleh menghilangkan hubungan manusiawi antara polisi dengan masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu mesin utama reformasi karena membentuk polisi yang kritis, profesional dan adaptif terhadap perubahan,” jelas Yopik.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri perlu terus dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, pelayanan prima, dan profesionalisme.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa S2 MIK Angkatan 16 mengangkat sejumlah persoalan, termasuk pentingnya pendidikan akademik bagi anggota Polri dalam menghadapi persoalan penegakan hukum, penggunaan diskresi, penerapan restorative justice, serta penguatan sikap empatik dalam menjalankan tugas.
Pembahasan juga menyoroti reformasi kultural dan pembangunan sistem merit agar loyalitas anggota lebih diarahkan kepada institusi, bukan kepada individu atau kelompok tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Chrysnanda mengatakan reformasi kultural perlu dimulai dari perbaikan sistem dan birokrasi, bukan pendekatan personal atau paternalistik.
“Diperlukan pemimpin transformatif yang mampu membangun tim transformasi, mengubah mindset melalui literasi, mengutamakan kompetensi dan sistem merit, memperkuat Smart Policing serta pengawasan. Dengan demikian, loyalitas anggota diarahkan kepada institusi, bukan kepada kepentingan jabatan, individu atau kelompok,” ujarnya.
Bedah buku tersebut menjadi ruang akademik bagi peserta untuk membahas tantangan reformasi birokrasi dan transformasi Kepolisian, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kepemimpinan, pendidikan, teknologi, sistem merit, dan pelayanan publik dalam membangun institusi Polri yang profesional dan adaptif.
