MITRAPOL.com, Jakarta — Momentum September Hitam kembali menjadi ruang refleksi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk merawat ingatan kolektif terhadap berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Momentum tersebut juga dinilai penting untuk mendorong negara memperkuat komitmen terhadap demokrasi dan keadilan.
Hal itu disampaikan Muhammad Rafly Jatilukito, Sekretaris Jenderal Basecamp Demokrasi sekaligus tokoh senior komunitas pelajar, melalui keterangannya pada Kamis (10/9).
Rafly menegaskan, mengingat sejarah bukan berarti membuka kembali luka untuk mencip-takan permusuhan. Menurutnya, mengingat sejarah merupakan bagian dari upaya memastikan tragedi kemanusiaan tidak kembali terulang.
“Perjuangan mengingat sejarah bukanlah upaya untuk membuka kembali luka demi mencip-takan permusuhan, melainkan ikhtiar untuk memastikan bahwa tragedi kemanusiaan tidak kembali berulang,” ujar Rafly.
Ia menilai, negara perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan pelanggaran HAM, membuka ruang transparansi, serta memastikan setiap proses hukum ber-jalan secara independen dan berkeadilan.
Menurut Rafly, keadilan bagi korban bukan hanya persoalan moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.
Rafly juga menekankan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi, kata dia, harus diwujudkan melalui keberanian negara untuk mendengar kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki ke-bijakan.
“Kritik terhadap pemerintah, aparat, maupun institusi negara merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis selama disampaikan berdasarkan data, argumentasi, dan kepentingan publik,” katanya.
Karena itu, ia menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan dialog, keterbukaan, dan mekanisme hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat.
Rafly menilai, pendekatan represif tidak seharusnya menjadi pilihan dalam menghadapi kritik maupun perbedaan pendapat.
Lebih lanjut, ia menyebut September Hitam harus menjadi momentum bagi generasi muda untuk membangun kesadaran kritis terhadap perjalanan bangsa.
Ia menolak segala bentuk pengaburan sejarah, pembungkaman suara korban, maupun politisasi penderitaan manusia untuk kepentingan kelompok tertentu. Namun, perjuangan tersebut tetap harus dilakukan dalam koridor etika, hukum, dan kemanusiaan.
“Kami percaya bahwa suara yang lantang tidak harus diwujudkan melalui kekerasan. Ketegu-han sikap justru dapat ditunjukkan melalui argumentasi yang kuat, disiplin massa, dan aksi yang tertib,” tegasnya.
Rafly mengajak seluruh peserta aksi September Hitam menjadikan momentum tersebut se-bagai ruang refleksi sekaligus konsolidasi moral untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan menghormati HAM.
Ia menyampaikan tiga pesan utama dalam momentum tersebut, yakni:
Kebenaran harus dibuka.
Keadilan harus ditegakkan.
Negara harus memastikan pelanggaran HAM tidak kembali terulang.
“Kami menyerukan kepada seluruh peserta aksi untuk menjaga perjuangan ini tetap damai, kritis, tertib, dan bermartabat. Perjuangan yang besar tidak membutuhkan kerusakan untuk membuktikan keberaniannya,” pungkas Rafly.
