MITRAPOL.com, Cilegon – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, Senin, (28/9/2026).
Aksi digelar menyoroti pelaksanaan proyek mini kompetisi rekonstruksi dan revitalisasi jalan trotoar dan jalan protokol Kota Cilegon.
Dalam aksi tersebut LSM Gempita meminta DPUPR memberikan penjelasan dan membuka informasi terkait proses administrasi serta penetapan pemenang proyek tersebut.
Ketua Harian DPW LSM Gempita Provinsi Banten, Ubaidilah, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada pihak DPUPR Kota Cilegon.
Menurutnya, somasi yang dilayangkan berulang kali belum mendapatkan respons yang dianggap memadai.
“Kesimpulannya, demo ini merupakan langkah berikutnya yang kami ambil setelah adanya somasi berulang kali yang tidak mendapatkan respons dari pihak DPUPR Kota CileRed,” ujar Ubaidilah.
Ubaidilah mengklaim pihaknya menemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen dalam proses mini kompetisi tersebut, ia meminta dugaan tersebut diklarifikasi melalui forum resmi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
“Kami menduga ada pemalsuan dokumen dalam proses mini kompetisi dan hal tersebut diloloskan oleh pihak terkait. Kami juga menduga adanya pengkondisian terhadap proyek,” katanya.
Atas dugaan tersebut, Gempita mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan proyek.
Menurutnya, apabila nantinya ditemukan adanya cacat administrasi dalam proses pengadaan, pihaknya meminta agar proses tersebut ditinjau dan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta adanya evaluasi besar-besaran. Kalau memang terbukti administrasinya cacat dalam proses lelang atau mini kompetisi, tentunya harus ada tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Gempita akhirnya bertemu dengan Kepala DPUPR Kota Cilegon yang berlangsung dengan mediasi sejumlah unsur, termasuk pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya.
Ubai menyebut, hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menggelar forum khusus guna membahas dugaan dan bukti yang dimiliki Gempita.
“Dari hasil pertemuan tadi, akan diadakan rapat khusus antara Gempita dengan kepala dinas beserta jajarannya, rencananya akan dimediasi oleh Muspida. Kami sekarang menunggu waktu yang ditentukan,” katanya.
Menurutnya, forum tersebut penting untuk memberikan ruang klarifikasi sekaligus menguji bukti-bukti yang selama ini menjadi dasar Gempita dalam menyampaikan keberatan.
