MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum merampungkan pemasangan Jembatan Bailey sepanjang 90 meter di Desa Walahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, guna mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di wilayah tersebut.
Rampungnya pembangunan jembatan sementara tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilisasi material konstruksi dan alat berat menuju lokasi pembangunan, sehingga proses pengerjaan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan Jembatan Bailey merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung bagi program prioritas nasional di bidang pendidikan.
“Kementerian PU terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk melalui kolaborasi antarunit organisasi untuk mengatasi keterbatasan akses dalam mobilisasi material pembangunan. Segala daya dan upaya dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat selesai tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat biaya,” ujar Dody dalam keterangan resminya, Rabu (13/5/2026).
Pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah–DI Yogyakarta bersama Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Secara teknis, Jembatan Bailey yang dibangun memiliki panjang 90 meter, lebar 4 meter, serta kapasitas beban hingga 25 ton. Meski bersifat sementara, infrastruktur tersebut dirancang untuk menunjang lalu lintas kendaraan proyek dan distribusi material konstruksi selama pembangunan berlangsung.
Keberadaan jembatan itu juga akan mendukung pengangkutan lebih dari 2.000 ton struktur rangka baja, termasuk akses truk mixer untuk kebutuhan pengecoran pada tahap konstruksi.
Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Brebes merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Proyek tersebut ditargetkan siap mendukung operasional pada tahun ajaran baru 2026.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarunit kerja dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan infrastruktur prioritas dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
