MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Mei 2026, sejumlah program strategis seperti pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, hingga pembangunan kawasan pangan nasional menunjukkan kemajuan signifikan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah menjadi fokus utama kementeriannya dengan tetap mengedepankan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan, dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, Sekolah Rakyat, dan jaringan irigasi,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Kementerian PU mencatat pembangunan 93 unit Sekolah Rakyat telah mencapai progres fisik 67,50 persen dengan realisasi keuangan sebesar 44,33 persen.
Sementara itu, program revitalisasi 856 madrasah menunjukkan progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.
Dalam mendukung konektivitas wilayah dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang mencakup pembangunan dan peningkatan 408,57 kilometer jalan serta pembangunan 375,88 meter jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.
Sedangkan program penanganan jaringan irigasi daerah dengan target 19.760 hektare lahan pertanian mencatat progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kementerian PU juga melanjutkan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan.
Hingga akhir Mei 2026, proyek tersebut mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pengembangan kawasan meliputi pembangunan akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, pengendalian banjir seluas 7.503 hektare, serta pembangunan kawasan pertanian seluas 4.870 hektare.
Untuk mendukung pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, Kementerian PU mengalokasikan anggaran Rp5,48 triliun melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang tersebar di 15.364 lokasi.
Program tersebut mencakup:
- P3-TGAI;
- PISEW;
- Pamsimas;
- Sanimas;
- Sanitasi LPK;
- TPS3R; serta
- pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah.
Di sektor rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Kementerian PU melanjutkan penanganan infrastruktur di wilayah Sumatera.
Hingga Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemulihan sektor sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan, serta fasilitas umum lainnya.
Kementerian PU mencatat realisasi anggaran hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp106,71 triliun. Sementara progres fisik keseluruhan mencapai 35,71 persen.
Capaian tersebut disebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 maupun 2025.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi kinerja Kementerian PU dan mendorong percepatan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional.
“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas program prioritas Presiden, serta memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026,” ujar Lasarus.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
