MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperluas pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,65 triliun yang ditargetkan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Dody, program IBM menjadi salah satu prioritas karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik dari aspek peningkatan kualitas hidup maupun penguatan ekonomi lokal.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Program ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi,” ujar Dody.
Dari total pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk mendukung berbagai program IBM.
2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dengan alokasi sekitar Rp450 miliar;
2.127 lokasi kegiatan bidang Cipta Karya dengan pagu anggaran mencapai Rp1,2 triliun.
Kementerian PU juga terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar manfaat pembangunan berbasis masyarakat dapat berjalan berkelanjutan.
“Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” kata Dody.
Kementerian PU menilai pembangunan berbasis masyarakat merupakan investasi strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Program P3TGAI, misalnya, berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan sejumlah program unggulan lainnya seperti:
- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
- Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS);
- Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R);
- Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
- Program Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE);
- Pembangunan jembatan gantung di wilayah terpencil.
Program-program tersebut diharapkan mampu memperluas akses air bersih, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pembangunan jembatan gantung juga menjadi perhatian pemerintah karena berperan penting membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil, termasuk pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi.
Dody menegaskan bahwa setiap anggaran negara harus dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan dukungan Komisi V DPR RI, kami berkomitmen memastikan setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Melalui program IBM, pemerintah ingin memastikan pembangunan nasional tidak hanya terfokus pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga ke tingkat desa dan kawasan terpencil di seluruh Indonesia.
