MITRAPOL.com | Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat sejumlah capaian positif pada indikator sosial ekonomi sepanjang semester pertama 2026. Tingkat kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, serta penyerapan tenaga kerja terus meningkat. Namun demikian, BPS mengingatkan masih terdapat tantangan terkait kedalaman kemiskinan dan tingginya proporsi pekerja di sektor informal.
Data tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik di Bandar Lampung, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan data Maret 2026, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung turun menjadi 9,31 persen, atau berkurang 0,35 poin persentase dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 28,24 ribu orang, sehingga kini tercatat 831,89 ribu jiwa.
Secara historis, angka kemiskinan di Lampung menunjukkan tren membaik. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan masih berada di angka 12,34 persen, sebelum terus menurun hingga mencapai 9,31 persen pada Maret 2026.
Meski demikian, kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan tercatat 10,41 persen, sedangkan di perkotaan 7,28 persen.
Ekonomi Tumbuh 5,58 Persen, Inflasi Tetap Rendah
Dari sisi makroekonomi, BPS mencatat ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,58 persen (year on year), ditopang konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat.
Sementara itu, inflasi tahunan pada Maret 2026 berada di level 1,16 persen, dengan komoditas penyumbang utama antara lain daging ayam ras, bensin, telur ayam ras, beras, dan vitamin.
Pertanian Masih Jadi Penyerap Tenaga Kerja Terbesar
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja terus meningkat. Pada Mei 2026, sekitar 71 persen penduduk usia kerja tercatat aktif dalam angkatan kerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,97 persen, atau sekitar empat dari setiap 100 angkatan kerja masih belum memperoleh pekerjaan.
Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, disusul industri pengolahan dan perdagangan.
BPS Soroti Kualitas Pekerjaan dan Kedalaman Kemiskinan
Di balik penurunan angka kemiskinan, BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 1,228 menjadi 1,267, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,242 menjadi 0,257.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin masih berada cukup jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di kelompok miskin masih meningkat.
Selain itu, kualitas ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Proporsi pekerja formal baru mencapai 30,83 persen, sementara pekerja informal masih mendominasi dengan 69,17 persen dari total penduduk bekerja.
Di sisi lain, pekerja penuh mengalami penurunan, sedangkan tingkat setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu justru meningkat.
BPS menilai, penurunan angka kemiskinan perlu diiringi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
