MITRAPOL.com, Malang — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
Ormas dinilai tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga dapat menjadi penggerak masyarakat dan pengembang potensi lokal.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Nasional yang digelar Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri di Kota Malang, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, Ormas, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Kemendagri mendorong Ormas mengambil peran lebih besar melalui pendampingan, pengembangan jejaring, edukasi, pengawasan sosial, serta penggalian potensi masyarakat dan daerah.
Salah satu fokus pembahasan dalam forum tersebut adalah pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Purna PMI.
Mereka dinilai memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan, budaya kerja, serta jejaring internasional yang dapat menjadi modal bagi pembangunan di daerah asal.
Potensi tersebut dinilai perlu dikelola melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Ormas, dunia usaha, lembaga pendidikan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), komunitas, serta PMI dan Purna PMI.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat membuka ruang bagi PMI dan Purna PMI untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan budaya kerja kepada keluarga serta masyarakat di daerah asal.
Dengan demikian, kepulangan PMI tidak berhenti pada proses kembali ke daerah, tetapi dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan lokal.
Sekretaris Jenderal Persatuan Masyarakat Indonesia (PERMAI), Juanita Dorothea Pantow, mengatakan Ormas memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat.
Menurut Juanita, Ormas dapat berperan sebagai pendamping, penghubung, edukator, penggerak, pengawas sosial, sekaligus pengembang jejaring.
“PMI dan Purna PMI memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan, budaya kerja dan jejaring internasional yang dapat menjadi modal pembangunan daerah. Karena itu, dibutuhkan ekosistem kolaborasi agar potensi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Juanita.
Ia menilai pengalaman yang diperoleh PMI selama bekerja di luar negeri dapat dibagikan kepada keluarga dan masyarakat setelah mereka kembali ke daerah asal.
“PMI dapat berperan sebagai agen perubahan dan duta pembangunan daerah,” katanya.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan praktisi, antara lain Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro, M.Hum.; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Noer Rahman Wijaya, S.T., M.M.
Turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Ir. Avicenna M. Saniputera, M.T., M.H.; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu Dian Fachroni Kurniawan, S.E., M.S.E., M.A.; serta Juanita Dorothea Pantow sebagai pakar/praktisi dan Sekretaris Jenderal PERMAI.
Forum tersebut menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pemberdayaan Ormas, PMI, dan Purna PMI. Kolaborasi pemerintah, Ormas, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan daerah.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan agar kearifan lokal tetap menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program prioritas nasional.
