MITRAPOL.com, Padang – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar rapat pembahasan peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 serta koordinasi Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Padang ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sumatera Barat Arry Yuswandi, S.KM., M.KM., Kepala Bappeda Provinsi Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumbar Siti Aisyah, dan Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy.
Forum ini membahas hasil pengukuran IKP di Sumatera Barat yang masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, lemahnya perlindungan hukum bagi jurnalis, serta maraknya media yang mengaku pers namun tidak terverifikasi oleh Dewan Pers. Selain itu, rapat juga menjadi ajang strategis untuk memastikan program prioritas pemerintah tersampaikan secara luas, massif, dan merata kepada masyarakat.
Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polhukam, Muhamad Burhan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah pilar utama demokrasi yang sehat.
“Indeks Kemerdekaan Pers adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Angka IKP bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata sejauh mana kebebasan pers dapat dijamin dan dijalankan secara bertanggung jawab. Tantangan yang ada harus dihadapi bersama, termasuk memastikan pemberitaan dilakukan oleh pihak yang kompeten, kredibel, dan memiliki legalitas,” tegasnya.
Sekda Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk mendukung kebebasan pers sekaligus mengawal program prioritas nasional.
“Kebebasan pers adalah nafas demokrasi yang harus kita jaga. Pemprov Sumbar mendukung penguatan kapasitas jurnalis, penegakan regulasi terhadap media resmi dan terverifikasi, serta memastikan program prioritas Presiden seperti peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat tersampaikan secara transparan,” ujarnya.
Para narasumber menekankan pentingnya verifikasi media, peningkatan profesionalisme jurnalis melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan kode etik, serta penguatan independensi media dari intervensi politik dan tekanan bisnis.
Dalam sesi tanya jawab, peserta mengusulkan perlunya peningkatan pemahaman aparat tentang regulasi pers, pembentukan forum diskusi rutin antar-stakeholder, serta dukungan pemerintah daerah untuk penertiban media tanpa legalitas dan peningkatan kapasitas jurnalis.
Penguatan kebebasan pers di Sumatera Barat diharapkan menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sehingga dapat menopang stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Polda Sumbar, Lantamal II Padang, Komisi Informasi Daerah Sumbar, Kejati Sumbar, Bakesbangpol Sumbar, Lanud Sutan Sjahrir, Dandim 0312/Padang, Polres Padang, Kejari Kota Padang, serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal.
