MITRAPOL.com, Jakarta — Pernyataan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, yang menyebut federasi boleh berbeda dengan pemerintah dalam menetapkan target cabang olahraga, khususnya sepakbola di SEA Games 2025, memunculkan tanda tanya di kalangan pengamat olahraga.
Fritzs Simandjuntak, pengamat olahraga, mengatakan sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2019-2024, Zainudin Amali tentu paham bahwa SEA Games merupakan ajang multi event yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, bukan federasi.
“Mulai dari pendanaan, pengiriman atlet, hingga penetapan jumlah kontingen, semuanya diatur dan dibiayai oleh pemerintah,” ujar Fritzs di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Berbeda dengan single event yang menjadi ranah federasi, SEA Games menuntut sinkronisasi antarlembaga untuk menjaga tata kelola olahraga nasional tetap tertata rapi dan terarah. Sebagai domain pemerintah, pelaksanaan dan simbol penting seperti pelepasan kontingen biasanya dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Posisi pemerintah bukan hanya sebagai penyandang dana, tetapi juga pemegang mandat strategis. Oleh karena itu, pernyataan bahwa federasi boleh berbeda dengan pemerintah berpotensi menempatkan PSSI dan pemerintah dalam posisi berseberangan.
Lebih membingungkan, kata Fritzs, pernyataan itu muncul saat target pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah menetapkan medali perak, sementara PSSI tetap bersikeras pada target medali emas.
Dalam proses evaluasi target, federasi justru duduk bersama Kemenpora dan Tim Evaluasi yang dibentuk pada era Zainudin Amali saat menjabat Menpora. Tim ini pun diteruskan oleh Menpora saat ini, Erick Thohir, sebagai wujud kesinambungan tata kelola olahraga nasional.
“Peran Tim Evaluasi adalah mengkaji partisipasi cabang olahraga dan atlet di SEA Games sebelumnya serta pencapaian di turnamen lain. Ini menjadi dasar bagi Kemenpora memperketat kriteria pengiriman atlet pada ajang multi event demi efisiensi dan fokus pada prestasi,” jelas Fritzs.
Dia menambahkan, jika Tim Evaluasi dianggap tidak relevan atau kehilangan kepercayaan, lebih baik dibicarakan langsung dengan Menpora agar tidak menimbulkan persepsi friksi antara federasi dan pemerintah.
“Dalam konteks multievent yang menjadi wajah olahraga nasional di kancah internasional, harmonisasi antara federasi dan pemerintah bukan sekadar penting, tapi wajib,” pungkas Fritzs.
