MITRAPOL.com, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus mendorong peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya anak-anak dari keluarga rentan. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak dinilai menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Pembangunan permanen Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2, dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun. Proyek ini dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2025–2026.
Paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (KSO), sementara Paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Kedua paket pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe, dengan progres fisik keseluruhan mencapai 2,81% per 30 Januari 2026. Pekerjaan konstruksi dimulai pada 28 November 2025 dan ditargetkan selesai pada 25 Juli 2026 dengan nilai kontrak Rp782,29 miliar.
Sementara itu, Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 mencakup Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil, dengan progres fisik mencapai 1,70%. Paket ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp757,05 miliar, dilaksanakan selama 240 hari kalender sejak 18 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada 14 Agustus 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II merupakan kelanjutan dari program pemerintah setelah menyelesaikan 164 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I pada 2025. Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Setiap lokasi dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, serta fasilitas penunjang lainnya seperti kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, dan area hijau.
Bangunan Sekolah Rakyat juga dirancang dengan memperhatikan mitigasi risiko bencana, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar, terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA.
Hingga 23 Januari 2026, progres fisik nasional telah mencapai 4,56%. Seluruh Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia serta ketangguhan sosial dan ekonomi masyarakat.
