MITRAPOL.com, Jabar— Skema Program Ketahanan Pangan yang dijalankan Polda Jawa Barat disebut menjadi salah satu rujukan nasional dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, khususnya melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung untuk pakan ternak.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti gugus tugas ketahanan pangan dari seluruh Polda se-Indonesia secara daring.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Langgeng.
Fokus Hulu: Permodalan Petani melalui KUR
Dalam program ini, Polri berperan sebagai penghubung kelompok tani jagung untuk mengatasi kendala permodalan. Salah satu skema yang didorong ialah pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan perbankan Himbara.
Langgeng menyebut implementasi program tersebut telah berjalan, salah satunya di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh akses pembiayaan untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Fokus Hilir: Stabilitas Harga dan Serapan Bulog
Selain permodalan, Polri juga menekankan perlindungan bagi petani melalui upaya menjaga stabilitas harga, termasuk mencegah hasil panen dijual dengan harga rendah kepada tengkulak.
Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung dengan harga sesuai standar.
Pengadaan jagung Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Langgeng.
Program tersebut ditujukan untuk mendorong pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memperkuat kesejahteraan petani melalui pendampingan manajerial dan sistem pembiayaan yang terukur.
Empat Skema Polda Jabar
Sementara itu, Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad mengatakan Polda Jabar melalui Biro SDM menjalankan empat skema dalam Program Ketahanan Pangan Nasional.
“Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan,” ujar Fadly didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.
“Skema kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian jagung, seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat dan mesin pertanian,” lanjutnya.
Skema ketiga adalah mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan KUR agar berjalan maksimal. Sementara skema keempat adalah pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak dapat semakin kuat sekaligus mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
