MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, petani, peternak, dan pelaku ekonomi desa agar manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
“Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah,” kata Mirza.
Menurutnya, Program MBG memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung. Kecukupan gizi dan konsumsi protein dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda.
Mirza mengungkapkan, Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional, mulai dari ayam, telur, ikan, jagung, hingga berbagai komoditas pertanian lainnya. Namun, tingkat konsumsi protein masyarakat masih relatif rendah.
“Kita memiliki sumber protein yang melimpah, tetapi konsumsi protein masyarakat masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengelola dapur MBG membangun kemitraan dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM sebagai pemasok bahan baku program.
Menurut Mirza, keterlibatan pelaku usaha desa perlu diperkuat melalui pembinaan dan pendampingan agar mampu memenuhi standar kebutuhan dalam Program MBG.
“Kalau ada BUMDes atau pelaku usaha desa yang belum siap, jangan ditinggalkan. Mereka harus dibina agar berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok program ini,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Gubernur Lampung juga menekankan pentingnya menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, serta tata kelola yang transparan dalam pelaksanaan Program MBG.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Gizi Nasional (BGN), mitra penyelenggara MBG, BUMDes, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterlibatan ekonomi desa dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis di Lampung.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, mengingatkan agar Program MBG dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai tujuan pemerintah.
“Program ini menggunakan uang rakyat untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas layanan,” tegas Danang.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap keamanan pangan guna mencegah terjadinya kasus keracunan makanan yang dapat mengganggu tujuan utama program.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, APPMBGI, BUMDes, koperasi, petani, nelayan, dan UMKM, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.
