MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan longsor di ruas Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena, jalur strategis penghubung Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Longsor dipicu curah hujan tinggi yang terjadi sejak Sabtu (7/2/2026) hingga Minggu (8/2/2026), sehingga material menutup badan jalan di sejumlah titik dan mengganggu kelancaran transportasi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pemulihan konektivitas menjadi prioritas pemerintah mengingat ruas tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Konektivitas harus segera dipulihkan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak terganggu terlalu lama. Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penanganan,” kata Dody.
Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan melakukan penanganan darurat berupa pembersihan material longsor, penanganan lereng dan drainase, pemasangan sandbag, penimbunan kembali badan jalan, serta penggantian Jembatan Bailey yang terdampak.
Berdasarkan identifikasi lapangan, tercatat 27 titik longsoran terjadi di sepanjang ruas Jayapura–Wamena dengan tingkat kerusakan bervariasi. Beberapa lokasi terdampak di antaranya berada di Tanjakan Area Camp Pemilu, Tanjakan Yahuli, ruas Area Camp 90, Camp 80, serta sekitar Jembatan Kali Kil dan Kampung Wara.
Untuk mempercepat pembukaan akses, BBPJN Papua–Papua Pegunungan bersama PT Hutama Karya mengerahkan 57 unit alat berat, terdiri dari 48 unit excavator dan 9 unit dozer. Pengerahan alat berat difokuskan untuk mempercepat pembersihan material, stabilisasi lereng, serta penanganan titik-titik dengan timbunan longsor berat.
Penanganan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan stabilitas lereng, guna memastikan keselamatan pekerja maupun pengguna jalan. Selain langkah darurat, Kementerian PU juga melakukan evaluasi teknis terhadap kondisi lereng dan sistem drainase sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana ke depan.
Kementerian PU memastikan upaya pemulihan akses transportasi terus dikebut agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah Papua dan Papua Pegunungan dapat kembali berjalan normal.
