MITRAPOL.com, Jakarta – Badan Kerjasama Sosial Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Hukum, HAM, Imipas), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Dr. Surya Mataram beserta jajaran tersebut membahas penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bagi penyalahguna, serta penanganan persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) lembaga pemasyarakatan yang didominasi perkara narkotika.
Dalam audiensi itu, kedua belah pihak menilai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi persoalan nasional yang memerlukan penanganan terpadu melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
Pendekatan berbasis keluarga dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Penguatan karakter, pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat juga dipandang sebagai langkah preventif yang perlu diperluas.
Ketua Umum BERSAMA, Dr. (H.C.) Herwin Suparjo, S.Sos., S.H., Pati (Purn.) TNI, menyatakan organisasinya siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
“BERSAMA siap memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui program edukasi, sosialisasi, pembentukan relawan, serta berbagai aksi nyata di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika,” kata Herwin dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Menurut BERSAMA, salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan data Dashboard Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perkara narkotika masih mendominasi penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tercatat sebanyak 147.849 warga binaan merupakan narapidana kasus narkotika atau sekitar 53,81 persen dari total penghuni lapas dan rutan.
Data tersebut dinilai menunjukkan pentingnya memperkuat langkah pencegahan dan rehabilitasi agar penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sejak tingkat keluarga dan masyarakat.
Audiensi juga membahas rencana pembentukan Relawan Anti Narkoba hingga tingkat desa dengan melibatkan ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan berbagai elemen warga.
Relawan yang akan dibentuk direncanakan memperoleh pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu menjalankan fungsi edukasi, pencegahan, pendampingan, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari gerakan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika.
Upaya tersebut juga disebut sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, perjudian, dan penyelundupan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Selain Ketua Umum BERSAMA, audiensi turut dihadiri Wakil Ketua Umum Dr. Richard M. Nainggolan, S.I.K., S.H., M.H., MBA, Sekretaris Jenderal Dr. Titik Haryati, M.AP., M.Pd., Ketua Bidang Hukum Heru Riyadi, S.H., M.H., Bendahara Drs. Arry Basuseno, Ph.D., serta Ketua Bidang Peningkatan dan Pengembangan Relawan/Satgas Bersinar Brigjen Pol. (Purn.) dr. Victor Pudjiadi, Sp.B., FICS., DEM.
BERSAMA berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat gerakan pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
