MITRAPOL.com, Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat memperkuat komitmen untuk melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Ciputra Jakarta, Selasa (10/3), yang menyoroti berbagai tantangan sosial seperti perundungan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga dampak negatif pinjaman online dan judi online.
Presiden KAI Nasrullah Nawawi menekankan pentingnya peran praktisi hukum dalam menjaga ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam mencegah berbagai pelanggaran hukum.
“Ketahanan keluarga adalah kunci utama. Jika edukasi hukum dan komunikasi di tingkat rumah tangga berjalan baik, potensi pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan,” ujar Nasrullah.
Ia menjelaskan bahwa KAI telah membentuk wadah spesialisasi bernama Pergumulan Advokat Keluarga, Wanita, dan Anak, yang bertujuan memberikan pendampingan hukum secara lebih komprehensif kepada korban dengan pendekatan empati dan pemahaman mendalam.
Sementara itu, Wali Kota Iin Mutmainah menyambut baik komitmen KAI dan mengajak organisasi advokat tersebut untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.
Menurut Iin, Pemerintah Kota Jakarta Barat saat ini tengah menjalankan berbagai program untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan remaja, salah satunya melalui program Sekolah Aman dan Nyaman serta penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di tingkat SMP dan SMA.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian KAI terhadap perlindungan perempuan dan anak. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, program PIK-R hadir agar remaja dapat menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya,” ujar Iin.
Ia menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan masukan dari para praktisi hukum agar kebijakan yang dijalankan memiliki landasan regulasi yang kuat.
Lebih lanjut, Iin berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan advokat dapat mempercepat target Kota Layak Anak (KLA) secara paripurna pada periode 2026–2027.
Ia menyebut Jakarta Barat saat ini dipilih sebagai lokasi percontohan (pilot project) untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Sinergitas ini adalah kunci. Kami sebagai pihak eksekutif memerlukan komunikasi dari aspek regulasi agar setiap langkah perlindungan kelompok rentan berjalan di koridor yang tepat. Mari bersama mewujudkan Jakarta Barat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga,” kata Iin.
Kegiatan yang digelar oleh DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya Ketua DPD KAI DKI Jakarta Tuti Susilawati, Wakil Ketua DPD KAI DKI Jakarta sekaligus tokoh pemuda Jakarta Barat Umar Abdul Aziz, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat Holi, serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II Diding.
Turut hadir pula Anggota DPRD Lampung Tengah Toni Sastra dan Ketua Panitia yang juga Ketua Forum Jurnalis Jakarta Barat sekaligus Wakil Ketua II DPD KAI DKI Jakarta Kornelius Naibaho.
