MITRAPOL.com, Lampung Timur – Rencana pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menuai sorotan. Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah tersebut diketahui mengalokasikan dana sekitar Rp2,5 miliar untuk pembelian dua unit kendaraan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati. Selasa (21/4/2026).
Sorotan ini menguat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah agar lebih bijak dalam menggunakan anggaran, termasuk dalam pengadaan kendaraan dinas dengan nilai besar.
Sejumlah kalangan menilai alokasi tersebut berpotensi tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Pasalnya, masih terdapat kebutuhan infrastruktur dasar seperti pembangunan jembatan desa dan fasilitas publik lainnya yang dinilai lebih mendesak.
Berdasarkan data yang dihimpun, belanja di Sekretariat Pemkab Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 mencakup sejumlah pos dengan nilai signifikan, antara lain pemeliharaan gedung sekitar Rp1,099 miliar, sewa kendaraan Rp1,2 miliar, belanja kendaraan dinas kepala daerah Rp1,6 miliar, kendaraan dinas wakil kepala daerah Rp955 juta, hingga perjalanan dinas yang mencapai Rp4,8 miliar.
Selain itu, terdapat pula anggaran makan dan minum sebesar Rp2,6 miliar, hibah kepada badan atau lembaga Rp6,9 miliar, serta pemeliharaan kendaraan dinas sekitar Rp1,6 miliar.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Sekretaris Daerah Lampung Timur, Rustam Effendi, guna memperoleh penjelasan terkait rincian dan prioritas penggunaan anggaran tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi.
Ketiadaan klarifikasi dari pihak terkait memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah pihak menilai, sebagai pejabat publik, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat Pemkab Lampung Timur terkait polemik pengadaan mobil dinas tersebut.
